POSTKALIMANTAN.COM – Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Selatan, Abdi Aswadi, menyampaikan kecaman tegas terkait dugaan aktivitas pengangkutan batu bara menggunakan truk yang melintasi di Jalan A.Yani yang merupakan jalan nasional. Jalan ini, yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dan menghubungkan Banjarmasin ke berbagai daerah di Kalimantan Selatan.
Ia menilai tindakan tersebut melanggar peraturan daerah dan memberikan dampak serius bagi masyarakat.
“Kegiatan ini jelas salah. Perusahaan tambang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan mereka sendiri. Padahal, kerugian yang dirasakan masyarakat sangat besar, baik dari segi kenyamanan, keamanan, hingga kerusakan infrastruktur,” ujar Abdi dalam pernyataan resminya, Minggu (26/1/2025).
Abdi mengungkapkan bahwa HMI telah melakukan upaya persuasif, termasuk mengajukan audiensi kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.
Namun hingga kini, surat tersebut belum mendapat tanggapan.
“Kami sangat menyayangkan respons yang lambat dari Polda Kalsel. Ini mencerminkan lemahnya perhatian pemerintah dan perusahaan terhadap persoalan yang meresahkan ini,” tambahnya.
Menurut Abdi, penggunaan jalan nasional oleh truk tambang memberikan dampak buruk, seperti rusaknya jalan aspal yang tidak dirancang untuk alat berat, meningkatnya risiko kecelakaan, dan terganggunya kenyamanan pengendara umum.
“Jika terus dibiarkan, jalan ini akan hancur. Bagaimana jika kecelakaan terjadi? Siapa yang bertanggung jawab atas nyawa atau kerugian masyarakat?” kritiknya.
Ia juga menyoroti lemahnya penegakan aturan terkait aktivitas truk tambang yang melanggar perda.
“Ironisnya, pelanggaran ini seolah dianggap wajar. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari pihak berwenang,” katanya.
Abdi menyerukan semua elemen masyarakat, termasuk aktivis dan organisasi kampus, untuk bersatu menyelesaikan persoalan ini.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan tambang, dan aparat penegak hukum dalam mencari solusi yang adil dan berkeadilan.
“Kami tidak akan berhenti mengawal kasus ini. Jika tidak ada tindakan nyata, kami akan terus menyuarakan perlawanan hingga tuntas. Semua pihak yang terlibat, termasuk pemberi izin, harus bertanggung jawab,” tegas Abdi.
Masalah truk tambang di jalan nasional telah menjadi sorotan publik. Masyarakat kini menantikan langkah konkret dari pemerintah, aparat, dan perusahaan tambang untuk menyelesaikan masalah ini secara berkelanjutan. (Ril)
