TANAH LAUT, POSTKALIMANTAN.com – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala) kembali menghadirkan terobosan baru dalam pelayanan publik. Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Bati-Bati, Bupati Tala H. Rahmat Triyanto secara resmi meluncurkan inovasi layanan sidang terpadu di luar gedung pengadilan yang dinamakan “Anggrek Bulan”, Selasa (3/6/2025).
Inovasi ini lahir dari kolaborasi empat instansi strategis, yakni Pengadilan Negeri (PN) Pelaihari, Pengadilan Agama (PA) Pelaihari, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Tala, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tala.
Dengan kehadiran Anggrek Bulan, masyarakat kini dapat menikmati layanan sidang terpadu untuk keperluan pernikahan, baik non-muslim maupun muslim, tanpa harus datang ke kantor pengadilan.
Inovasi ini menyempurnakan layanan sebelumnya, Pilanduk Langkar, yang hanya melayani masyarakat non-muslim. Kini, masyarakat muslim juga bisa mendapatkan layanan sidang dari PA Pelaihari, buku nikah dari Kemenag, dan langsung memperoleh dokumen kependudukan terbaru dari Disdukcapil dalam satu tempat.
“Ini wujud bahwa inovasi itu tidak boleh berhenti. Kita harus terus berkembang, apalagi jika itu untuk kepentingan pelayanan publik,” ujar Bupati Rahmat dalam sambutannya.
Ia menambahkan, kehadiran Anggrek Bulan diharapkan semakin memudahkan akses layanan hukum dan administrasi kependudukan bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal jauh dari pusat kota.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa kini mereka tidak perlu cemas tidak bisa ke pengadilan. Pemerintah hadir dan mendekatkan diri ke tengah-tengah mereka,” lanjutnya.
Peluncuran inovasi ini turut mendapat perhatian dan apresiasi dari berbagai pihak, di antaranya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, perwakilan Komisi Yudisial, Ombudsman Kalsel, serta beberapa perwakilan perusahaan swasta di wilayah Tanah Laut.
Dengan kehadiran Anggrek Bulan, Pemkab Tala menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan layanan publik yang inovatif, inklusif, dan berpihak pada kemudahan masyarakat.
Sebuah langkah maju menuju pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan rakyatnya. (MN)
