MARTAPURA, POSTKALIMANTAN.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan (BABAK) Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menyuarakan aspirasi publik dengan mendatangi DPRD Kabupaten Banjar melalui agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (18/9/2025).
Dipimpin langsung oleh Ketua LSM Babak, Bahrudin yang akrab disapa Udin Palui, rombongan diterima Wakil Ketua DPRD Banjar H. Iwan Bora bersama jajaran pimpinan Komisi I hingga Komisi IV.
Dalam forum tersebut, Udin menyinggung polemik pengangkatan Kepala Dinas Sosial Banjar yang sempat menuai sorotan publik. Menurutnya, langkah mutasi yang dilakukan Bupati Banjar sudah cukup meredakan persoalan.
“Alhamdulillah, sekarang sudah sesuai aturan setelah ada tindak lanjut dari Bupati,” ungkap Udin.
Selain itu, LSM Babak juga menyoroti catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang hingga kini masih menyisakan persoalan lama. Udin menekankan pentingnya DPRD untuk memastikan rekomendasi BPK segera dituntaskan.
“Masih ada temuan BPK yang belum ditangani hingga bertahun-tahun. Kami berharap DPRD lebih ketat mengawasi agar hal ini segera diselesaikan,” tegasnya.
Tak hanya itu, isu dominasi kontraktor luar daerah dalam proyek pembangunan juga ikut disorot. Udin meminta agar perusahaan lokal lebih diberdayakan.
“Perusahaan milik warga Banjar seharusnya diberi kesempatan. Ini penting agar perekonomian lokal ikut berkembang,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjar Hasan Hamdan menyampaikan apresiasi atas masukan yang dibawa LSM Babak.
“Aspirasi ini sangat berharga bagi kami. Fungsi pengawasan DPRD memang untuk memastikan pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan memberi ruang bagi masyarakat serta pelaku usaha lokal. Semua catatan ini akan kami tindaklanjuti,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banjar H. Iwan Bora menegaskan pihaknya terbuka terhadap kritik maupun aspirasi masyarakat. Ia menilai masukan dari LSM Babak menjadi pengingat agar DPRD semakin maksimal dalam fungsi pengawasan.
“DPRD adalah rumah rakyat. Semua masukan seperti yang disampaikan LSM Babak akan menjadi perhatian serius kami, baik soal tindak lanjut temuan BPK, pemerataan proyek bagi kontraktor lokal, maupun kinerja SKPD. Kami akan kawal agar pemerintah daerah berjalan sesuai aturan dan berpihak kepada masyarakat,” tegas Iwan Bora.
