TANAH LAUT, POSTKALIMANTAN.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut akhirnya memberikan jawaban resmi atas berbagai sorotan fraksi DPRD terkait Rancangan APBD 2026 yang kembali disusun dengan kondisi defisit.
Jawaban itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Ismail Fahmi saat mewakili Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Laut, Senin (22/9/2025). Ia mengakui bahwa proyeksi belanja daerah jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan yang bisa dihimpun.
“Yang terpenting bagi pemerintah daerah adalah komitmen, kemudian perencanaan matang yang terukur, khususnya dalam mengendalikan belanja yang tidak perlu. Anggaran harus disusun sesuai kemampuan keuangan daerah pada tahun berjalan,” tegasnya.
Untuk menyehatkan kondisi keuangan, Pemkab menyiapkan dua strategi besar. Pertama, mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pariwisata serta pajak dan retribusi. “Kami akan memperluas basis pajak, menambah objek pemungutan, sekaligus melakukan pemutakhiran data wajib pajak,” ujar Fahmi.
Kedua, memperketat efisiensi belanja. Pemkab memastikan akan memangkas pos-pos yang dianggap boros, seperti perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai, tanpa mengganggu kinerja pelayanan publik. Evaluasi terhadap BUMD juga dijanjikan akan diperkuat agar kontribusinya lebih terasa.
Menjawab pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan terkait rencana penyertaan modal Rp10 miliar kepada BUMD, Fahmi menegaskan dana itu bukan sekadar investasi, melainkan upaya meningkatkan layanan dasar. “Tujuannya adalah memperluas cakupan air bersih, memperbaiki kualitas layanan, sekaligus memperkuat keuangan perusahaan,” paparnya.
Menutup penyampaiannya, Sekda berharap pengelolaan APBD 2026 bisa lebih realistis dan fokus pada kebutuhan masyarakat. “Perbaikan ini hanya bisa diwujudkan jika ada sinergi antara eksekutif dan legislatif. Kami berharap DPRD mendukung penuh langkah ini,” pungkasnya. (MN)
