HomeKalimantan SelatanTanah Laut

Banggar DPRD Tanah Laut Fokus Genjot PAD dan Belanja Publik Tepat Sasaran

×

Banggar DPRD Tanah Laut Fokus Genjot PAD dan Belanja Publik Tepat Sasaran

Sebarkan artikel ini

TANAH LAUT, POSTKALIMANTAN.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tanah Laut menggelar rapat kerja intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Tanah Laut, Rabu (29/10/2025), menitikberatkan pada tiga fokus utama: peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), prioritas belanja publik, dan pengawasan kinerja keuangan daerah.

Anggota Banggar DPRD Tanah Laut dari Fraksi NasDem, Joko Pitoyo, menegaskan pentingnya memperkuat pengelolaan keuangan daerah agar APBD 2026 benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Baca Juga !  JPKP PEDULI "Bantu Ringankan Beban Anak Korban"

“Pertama, pengelolaan keuangan harus diperkuat dengan peningkatan PAD. Caranya melalui pendataan dan pemutakhiran objek pajak, optimalisasi penagihan, serta menggali potensi baru dari sektor pariwisata,” ujar Joko.

Selain itu, Joko juga menyoroti soal prioritas anggaran publik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

“Belanja di sektor pendidikan dan kesehatan harus mendapat porsi yang memadai. APBD jangan hanya terserap, tapi juga harus menyentuh kebutuhan dasar rakyat,” tegasnya.

Tak kalah penting, lanjut Joko, DPRD menekankan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan APBD agar setiap rupiah benar-benar memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah.

Baca Juga !  Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sudah Cabut 50 Sertifikat HGB Pagar Laut Tangerang

“Banggar, TAPD, dan SKPD perlu bersinergi melakukan monitoring secara rutin agar pelaksanaan program tidak melenceng dari target,” tambahnya.

Rapat kerja ini juga menjadi ajang bagi para anggota dewan untuk menyampaikan pandangan strategis serta masukan konstruktif terhadap arah kebijakan fiskal daerah tahun mendatang.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan mampu menghasilkan APBD yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan publik.

“Dengan kolaborasi yang solid, kami ingin memastikan APBD 2026 disusun secara efisien, berkeadilan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Tanah Laut,” pungkas Joko Pitoyo. (Pk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *