PELAIHARI, POSTKALIMANTAN.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tanah Laut mulai tancap gas menyongsong tahapan pemilu mendatang yang diprediksi akan berjalan panjang dan penuh tantangan. Langkah awal penguatan kelembagaan pun resmi dimulai lewat kegiatan “Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Bersama Mitra Kerja Bawaslu” di Aula Kecamatan Pelaihari, Rabu (5/11/2025).
Acara ini dihadiri unsur Forkopimda Tanah Laut, Camat Pelaihari, Bawaslu Provinsi Kalsel, Ketua KPU Tanah Laut, Ketua PWI Tala, hingga perwakilan organisasi kepemudaan (OKP) se-Kabupaten Tanah Laut.
Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut, Gunawan Rahayu, menyebutkan bahwa tahapan Pemilu ke depan memiliki durasi yang sangat panjang, mencakup penyelenggaraan di tingkat nasional, daerah, hingga pemilihan presiden.
“Tahapan pemilu dimulai dari 2027 sampai 2031. Ini bukan waktu yang sebentar, dan tentu membutuhkan kesiapan matang di semua lini,” ujar Gunawan.
Ia menegaskan, Bawaslu saat ini tengah fokus membangun kolaborasi lintas lembaga sebagai bagian dari penguatan kelembagaan.
“Kami menyiapkan sinergi, baik dengan pemerintah daerah, Forkopimda, organisasi masyarakat, hingga kelompok pemuda. Tujuannya agar pengawasan pemilu ke depan lebih kuat, komprehensif, dan partisipatif,” paparnya.
Gunawan juga menyoroti pentingnya memahami regulasi terbaru terkait kerja sama pemantauan pemilu.
“Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kerja sama pemantau pemilu dilakukan bersama Bawaslu. Sementara untuk Pilkada, kerja sama pemantauan dilakukan dengan KPU,” jelasnya.
Menghadapi Pemilu 2029, Bawaslu Tanah Laut secara proaktif memperkuat kerja sama strategis di tingkat kabupaten agar seluruh tahapan pengawasan berjalan efektif.
“Kami ingin seluruh unsur bisa bersinergi dalam pengawasan, supaya proses pemilu berlangsung transparan, jujur, dan benar-benar demokratis,” ujarnya.
Untuk memperkuat pemahaman peserta, Bawaslu Tala menghadirkan tiga narasumber nasional.
“Narasumber pertama adalah Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Muhammad Rizki Karsayuda, yang hadir melalui Zoom. Kemudian ada Jeirry Sumampow dan Henry Casandra Gultom,” kata Gunawan.
Ia menambahkan, kehadiran narasumber tingkat nasional merupakan bentuk komitmen Bawaslu dalam mengikuti standar yang ditetapkan pusat.
“Semua narasumber wajib dari tingkat nasional, sesuai dengan aturan yang berlaku dari Komisi II DPR RI,” tegasnya.
Sebagai bentuk apresiasi, Bawaslu Tanah Laut di akhir acara menyerahkan piagam penghargaan dan kopiah Tuntung Pandang kepada para narasumber dan mitra kerja yang berkontribusi dalam kegiatan tersebut. (MN)
