PostKalimantan.com – Kotabaru. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Ayi Riyanto menyampaikan hasil evaluasi atas perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 dalam sebuah audiensi resmi yang digelar di Aula Bamega, lantai 2 Kantor Bupati Kotabaru. Kamis, 12 Juni 2025.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Eka Saprudin menekankan bahwa audiensi ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “Hasil evaluasi ini harus kita jadikan panduan dalam memperbaiki kebijakan, khususnya di lima sektor prioritas pembangunan kita,” tegas Sekda.
Ayi Riyanto mengungkapkan bahwa dari total anggaran lima sektor prioritas yang mencapai Rp1,4 triliun, terdapat Rp764,8 miliar atau 51,5% anggaran yang berpotensi tidak efektif, serta Rp42,2 miliar (2,85%) yang dinilai tidak efisien. Menurut BPKP, sejumlah program masih disusun tanpa keterkaitan yang kuat antara perencanaan jangka menengah dan pendek.
Dalam sesi tanggapan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sri Sulistyani, menyoroti pentingnya inovasi digital, terutama di wilayah yang belum memiliki infrastruktur lengkap. “Media sosial dapat menjadi solusi murah dan efektif untuk edukasi kesehatan atau penguatan peran perempuan di pedesaan,” ujarnya.
Bupati Kotabaru H. Muhamad Rusli mengapresiasi kehadiran BPKP dan menjadikan evaluasi ini sebagai kompas penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan. “Mari kita jadikan hasil evaluasi ini sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat Kotabaru,” ujar Bupati dalam sambutannya.
Acara ditutup dengan penyerahan cenderamata dari Bupati Kotabaru kepada Kepala BPKP Kalimantan Selatan, serta penyerahan resmi dokumen hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD Tahun 2025 kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru. (Rizky)
