BANJARBARU, POSTKALIMANTAN.com – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Hal ini ditandai dengan ditutupnya secara resmi kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik oleh Bupati Tala, H. Rahmat Trianto, di Ruang Zamrud Grand Qin Hotel Banjarbaru, Jumat (2/5/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Rahmat menegaskan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama menghadapi tantangan birokrasi yang semakin kompleks.
“Manajemen risiko bukan sekadar teori, melainkan bekal strategis untuk menjawab dinamika dan tantangan masa depan,” ujarnya di hadapan peserta diklat yang hadir lengkap 100 persen.
Bupati Rahmat mengapresiasi antusiasme para ASN yang mengikuti pelatihan. Meski waktunya singkat, ia yakin substansi pelatihan telah memberikan pemahaman mendasar yang akan sangat bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan di masing-masing satuan kerja.
“ASN dituntut tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif dan terukur dalam menghadapi risiko. Itulah esensi dari manajemen risiko—sebuah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, hingga merespons risiko secara efektif,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa suksesnya diklat ini tidak hanya ditandai dengan penerimaan sertifikat, melainkan melalui penerapan langsung di lapangan.
“Saya harap, para peserta pulang bukan hanya membawa sertifikat, tetapi juga membawa semangat, pengetahuan, dan komitmen baru untuk bekerja lebih baik,” tambahnya.
Pemkab Tala, kata Bupati, akan terus memberikan dukungan terhadap pengembangan kapasitas ASN, termasuk dalam hal pengelolaan risiko.
Bahkan, pembinaan dan evaluasi penerapan manajemen risiko akan dijadikan bagian tak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh perangkat daerah untuk menjadikan manajemen risiko sebagai budaya kerja. “Ini bukan hanya tanggung jawab pimpinan atau Inspektorat. Ini adalah tanggung jawab kolektif kita semua,” tegasnya.
Diklat ini diharapkan menjadi pijakan awal menuju birokrasi yang lebih tangguh, profesional, dan siap menghadapi tantangan zaman. (MN)
