PostKalimantan.com – Kotabaru. Jelang Hari Buruh International pada tanggal 1 Mei 2025, Koalisi Buruh Sawit (KBS) melalui Aliansi Serikat Buruh Sawit Kalimantan (Serbusaka) melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Mendorong Struktur dan Skala Upah & Perlindungan Buruh Sawit di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan”. Rabu, 30 April 2025.
FGD ini menjadi ajang untuk menyatukan tekad dan menyamakan persepsi di kalangan buruh sawit, sekaligus ruang diskusi antara serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Kegiatan ini dihadiri oleh Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kotabaru, Halim Perdana Putra, sejumlah pengusaha, serta perwakilan organisasi buruh.
Dalam diskusi ini, perwakilan buruh, Rutqi, menyambut positif kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo. Namun, ia juga menekankan bahwa formulasi penentuan upah ke depan harus lebih adil dan mampu menjamin daya beli buruh. “Kami sangat menyayangkan upah sektoral untuk sektor perkebunan sawit di Kotabaru hanya sebesar Rp2.500. Jika dikalikan 30 hari, nilainya hanya Rp83 ribu per bulan. Di mana nurani para pemangku kepentingan?” tegas Rutqi.
Rutqi menambahkan bahwa Serikat Pekerja yang tergabung dalam Aliansi Serbusaka dan Partai Buruh menuntut agar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2026 dinaikkan sebesar 15 persen, mengikuti model penetapan berbasis persentase seperti yang diterapkan di Kalimantan Timur.
Sementara itu, Sekretaris Aliansi Serbusaka, Harun Arrasyid, menyoroti ketidakadilan yang masih dialami buruh sawit di Kalimantan Selatan. Ia menegaskan bahwa regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya berpihak pada pekerja. “Penetapan UMK Kotabaru pada 2017 adalah bukti nyata bahwa ketika buruh bersatu, hasilnya bisa besar. Tapi kami tidak akan berpuas diri. Meski UMK Kotabaru saat ini tertinggi di Kalsel, perjuangan kami adalah memastikan upah terus naik dan layak untuk hidup,” ujar Harun.
Harun juga menyayangkan ketidakhadiran Ketua DPRD maupun perwakilannya dalam FGD tersebut. Menurutnya, kehadiran wakil rakyat sangat penting untuk mendengar langsung suara buruh. “Kami berharap pemerintah dan DPRD tidak hanya mendengar, tetapi juga merealisasikan tuntutan buruh. Jangan sampai keberpihakan kepada pengusaha malah membuat buruh jadi korban,” pungkasnya.
Adapun narasumber dalam diskusi ini yaitu, Yanti Sinaga, S.H., perwakilan Disnakertrans Kotabaru. M. Rezki Oktavianoor, S.Sos.,M.Si., Plt. Direktur Politeknik Kotabaru. Rutqi, S.Sos., perwakilan Buruh, dan perwakilan dari Gapki Kalimantan Selatan.
Turut berhadir Plt. Kepala Disnakertrans Kotabaru Halim Perdana Putra, Gapki Kalsel, Pengusah dan 9 Organisasi Aliansi Serikat Buruh. (Rizky)