TANAH LAUT, POSTKALIMANTAN.COM – Polemik di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Takisung, semakin memanas setelah kuasa hukum Kepala Desa (Kades) Sumber Makmur, Sutarjo, melaporkan sembilan warga desa ke polisi.
Tindakan ini diambil menyusul penghentian penyidikan (SP3) terkait dugaan perselingkuhan yang sebelumnya menjerat sang kades.
Kuasa hukum Sutarjo, Taufikurrahman, mengungkapkan bahwa penyegelan ruang kerja kades oleh sejumlah warga telah mengganggu hak kliennya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, tindakan tersebut dinilai menghambat jalannya pemerintahan di Desa Sumber Makmur.
“Kami melaporkan sembilan warga, yaitu R, T, S, D, M, RUS, SUK, SS, dan SAR, atas dugaan penyegelan ruang kerja kades dan kaur keuangan, pelepasan plang nama kades secara paksa, serta penyitaan transportasi kades dan perangkat desa menggunakan kekerasan,” kata Taufik, Senin (27/1/2025).
Ia menjelaskan, laporan tersebut mengacu pada Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang kekerasan bersama-sama terhadap barang atau orang, serta Pasal 160 KUHP tentang penghasutan untuk melakukan tindak pidana.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tanah Laut (Tala) AKP Satria Madangkara Syarifuddin melalui Kanit Pidana Umum, Ipda Aini, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari kuasa hukum Kades Sumber Makmur.
“Kami telah menerima laporan tersebut dan saat ini sedang melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait untuk menggali informasi lebih lanjut,” ujar Ipda Aini.
Kasus ini bermula dari perselisihan internal antara kades dan sejumlah warga yang berujung pada aksi penyegelan kantor desa.
Meski penyidikan dugaan perselingkuhan kades telah dihentikan, permasalahan baru muncul terkait tindakan-tindakan warga yang dinilai melanggar hukum.
Hingga kini, situasi di Desa Sumber Makmur masih menjadi perhatian publik, sementara pihak kepolisian terus mendalami laporan tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. (MN)
