TANAH LAUT, POSTKALIMANTAN.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan, menerima penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 dari pihak eksekutif. Penyampaian berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Tala, Jalan A Syairani, Pelaihari, Selasa (3/6/2025).
Hal itu, Wakil Bupati Tala H. M. Zazuli menyampaikan langsung dokumen perubahan KUA-PPAS tersebut di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran organisasi perangkat daerah. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Muslimin didampingi Wakil Ketua Musdalifah.
Dalam keterangannya, pihak eksekutif menjelaskan bahwa perubahan anggaran perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika dan kebijakan terbaru. Salah satu acuannya adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBD.
“Perubahan ini bagian dari penyesuaian terhadap kebutuhan riil daerah, terutama dalam menghadapi Porprov XII Kalsel 2025 di Tala dan menyelaraskan dengan visi-misi kepala daerah hasil Pilkada 2024,” ujar Wabup Zazuli.
Ketua DPRD Tala H. Khairil Anwar sebelumnya menegaskan komitmen DPRD dalam mengawal perubahan anggaran agar berdampak langsung bagi masyarakat. Ia juga menyatakan pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan pemenuhan kebutuhan publik.
“Kami di DPRD akan terus mendorong iklim usaha yang kondusif. Harapannya, perubahan anggaran ini bisa memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya UMKM dan pelaku usaha kecil,” ucap Khairil.
Sorotan Utama Perubahan KUA-PPAS 2025:
Pendapatan daerah naik sebesar Rp5,8 miliar menjadi Rp2,139 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat menjadi Rp246,6 miliar.
Dana transfer dari pusat turun Rp58,8 miliar menjadi Rp1,828 triliun.
Belanja daerah naik Rp116,9 miliar menjadi Rp2,863 triliun, fokus infrastruktur Porprov.
Belanja tidak terduga dipotong 78,45 persen.
Pengeluaran pembiayaan tetap Rp50 miliar untuk penyertaan modal bank daerah.
Diperkirakan surplus pembiayaan Rp42,1 miliar.
Husni, warga Pelaihari berharap perubahan anggaran berdampak nyata bagi pelaku usaha kecil.
“Kami ini orang kecil nggak paham soal APBD. Tapi kalau kegiatan pemerintah banyak, otomatis dagangan ramai, penghasilan naik,” ujar pedagang keliling itu, Minggu (8/6/2025).
DPRD Tanah Laut terus mendorong anggaran yang berpihak pada masyarakat. Harapannya, selain mendukung Porprov XII, kebijakan anggaran juga menggerakkan ekonomi lokal dan membuka lebih banyak peluang usaha. (*/MN)
