PostKalimantan.com – Kotabaru. Bupati Kotabaru, H. Muhammad Rusli, S.Sos, bersama Wakil Bupati Syairi Mukhlis, S.Sos, serta Kepala SKPD terkait, hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan, yang akan dilaksanakan dari tahun 2025 hingga 2029. Acara ini berlangsung di Gedung Auditorium KH Idham Chalid, kompleks perkantoran gubernur Provinsi Kalsel di Banjarbaru. Senin, 5 Mei 2025.
Musrenbang ini juga dihadiri oleh para bupati dan walikota dari seluruh wilayah Kalimantan Selatan, dengan tema “Kalsel Bekerja” yang mencerminkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, budaya, religiusitas, dan kesejahteraan. Pemerintah Provinsi Kalsel menetapkan lima misi utama, yaitu: membangun manusia unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia; menciptakan infrastruktur yang handal; mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berbasis syariah; memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim; serta meningkatkan tata kelola pelayanan publik yang cepat dan mudah.
Tujuan utama dari Musrenbang ini adalah untuk mencapai keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD sebagai program pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menyampaikan bahwa forum RPJMD ini adalah kesempatan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang akan diterapkan dalam lima tahun ke depan. Beliau juga menegaskan bahwa Kalimantan Selatan berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan selama sepuluh tahun berturut-turut.
Selain itu, provinsi ini juga meraih predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pencapaian yang telah diraih lima kali berturut-turut dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). “Kita harus terus berupaya untuk kemajuan daerah dan tidak hanya berpuas diri dengan prestasi yang telah diraih,” tegasnya. Gubernur Muhidin mendorong kepala daerah memahami tujuan Musrenbang untuk kolaborasi yang harmonis demi kemajuan Provinsi Kalimantan Selatan.
Lebih lanjut, terdapat banyak program yang harus dilaksanakan di berbagai daerah di Kalsel, antara lain pembangunan Jembatan Pulaulaut dan pelabuhan internasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Mekar Putih, Kabupaten Kotabaru, agar Kalimantan Selatan dapat berfungsi sebagai gerbang logistik. Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, mengungkapkan bahwa Musrenbang 2025 kali ini mengundang enam Kementerian, termasuk Kementerian Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Lingkungan Hidup.
“Dari enam kementerian tersebut, ada empat yang relevan dengan prioritas pembangunan di Kalsel,” ujarnya. Ariadi menjelaskan lebih lanjut bahwa untuk Kementerian Perhubungan, fokus adalah membangun pelabuhan internasional; Kementerian Pemuda dan Olahraga berencana mendirikan stadion bertaraf internasional; Kementerian Pariwisata terkait dengan status Geopark Meratus sebagai Global Geopark yang diakui oleh UNESCO; dan Kementerian Lingkungan Hidup berfokus pada pengelolaan sampah.
Musrenbang Provinsi Kalsel 2025 ini juga akan menjadi tahapan akhir dalam proses perancangan RPJMD, yang direncanakan selesai lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan, yaitu enam bulan, dengan target penyelesaian dalam waktu empat bulan. RPJMD diharapkan dapat disahkan menjadi peraturan daerah pada tanggal 30 Juli 2025. (Rizky)
