HomeKalimantan SelatanTanah Laut

Pemkab Tanah Laut Pacu Digitalisasi Lewat Capacity Building P2DD 2025

266
×

Pemkab Tanah Laut Pacu Digitalisasi Lewat Capacity Building P2DD 2025

Sebarkan artikel ini

BANJARBARU, POSTKALIMANTAN.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam memperkuat transformasi digital terus ditunjukkan. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Pemkab menggelar Capacity Building Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2025.

Kegiatan yang dilangsungkan pada Rabu (2/7/2025) di Banjarbaru ini resmi dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Tanah Laut, Ismail Fahmi, mewakili Bupati H. Rahmat Trianto.

Peserta yang hadir terdiri dari para kepala SKPD, bendahara penerimaan, pengelola pendapatan, serta perwakilan BLUD se-Kabupaten Tanah Laut.

Tidak hanya itu, dukungan juga hadir dari sejumlah mitra strategis, seperti Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Direktur Bisnis Bank Kalsel, dan jajaran Bank Kalsel Cabang Pelaihari.

Baca Juga !  Tradisi Pengantaran Irjen Pol Andi Rian Djajadi, S.I.K., M.H. Dengan Pedang Pora di Polda Kalsel

Kepala Bapenda Tanah Laut, H. Rudi Ismanto, dalam laporannya menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya konkret menindaklanjuti berbagai regulasi nasional terkait transaksi nontunai.

“Kita ingin seluruh pengelola pendapatan daerah memiliki pemahaman yang kuat dan kemampuan teknis dalam menerapkan sistem pembayaran nontunai di masing-masing SKPD,” ungkap Rudi.

Rudi juga mengungkapkan sejumlah capaian membanggakan Tanah Laut dalam bidang digitalisasi. Pada penilaian nasional tahun 2023 (yang diumumkan 2024), Tanah Laut berhasil masuk lima besar regional Kalimantan dalam pelaksanaan P2DD. Bahkan, kabupaten ini menyabet peringkat 1 kategori QRIS Daerah dalam ajang Banua Digital Award, serta peringkat 3 untuk digitalisasi pembayaran ASN.

Baca Juga !  Ada 40 Tim Sepak Bola Siap Berlaga Untuk Sukseskan Pertandingan Cup 2023

Sementara itu, dalam sambutannya, Ismail Fahmi menekankan bahwa transaksi digital bukan lagi opsi, melainkan sebuah kebutuhan.

“Transformasi digital dalam keuangan daerah sangat krusial. Transaksi nontunai bukan hanya soal kemudahan, tapi juga menyangkut transparansi, efisiensi, dan penguatan akuntabilitas. Ini penting demi mencegah kebocoran dan meningkatkan kepercayaan publik,” tutupnya. (MN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *