Rakor Panlak Serta Komite I DPD RI Perjuangkan Gambut Raya, Lengkapi Berkas Administrasi dan Musdes

POSTKALIMANTAN.COM – Rapat koordinasi antara Anggota dan Pimpinan Komite I DPD RI bersama Panitia Pelaksana Penuntut Pemekaran Kabupaten Gambut Raya Berjalan dengan lancar di kantor DPD RI Kalsel, Jalan Gatot Subroto III Nomor 10A Kelurahan Kebun Bunga, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Jum’at (29/03/2024).

“Sisa jabatan saya lebih kurang 7 bulan ini akan saya pergunakan semaksimal mungkin untuk memperjuangkan terbentuknya daerah otonom baru berupa Kabupaten Gambut Raya. Insya Allah saya istiqamah,” kata Abdurrahman Bahasyim atau yang di kenal dengan sebutan Habib Banua, disela-sela rapat koordinasi tersebut.

Hal itu, Habib Banua mengharapkan, persyaratan sesuai Undangan-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesegera mungkin di penuhi, sehingga ia dalam memperjuangkan pembentukan daerah otonom baru di Kalimantan Selatan ini dapat tercapai sesuai dengan target kita bersama dimasa sisa jabatannya.

“Ya mumpung saya masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komite I DPD RI perwakilan dari Kalimantan Selatan, sekuat pemikiran yang saya miliki, Gambut Raya fardhu ‘ain saya perjuangkan,” ucap Habib Banua.

Sementara itu, ditempat yang sama, salah satu penggagas pemekaran kabupaten Gambut Raya, Haji Suripno Sumas mengharapkan semua yang di syaratkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 secepatnya terpenuhi, terkhusus berkaitan dengan musyawarah desa.

“Data yang kami miliki, musyawarah desa dilaksanakan sudah lebih 70 persen dari 87 desa yang ada di wilayah wacana pemekaran kabupaten Gambut Raya ini,” beber Suripno Sumas.

Perlu di ketahui, kata Suripno, wilayah Gambut Raya terdiri dari enam kecamatan yang mencakup 87 desa dan 5 kelurahan dengan jumlah penduduk sudah lebih dari 300 ribu jiwa dengan luas wilayah sekitar 50.180 km² atau sekitar 50.180 hektare, sehingga sangat wajar dibentuknya daerah otonom baru berupa Kabupaten Gambut Raya yang ingin mekar dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami bersepakat, paling tidak di tanggal 20-an di bulan April 2024, musyawarah desa di wilayah Gambut Raya sudah rampung semua, sehingga nantinya langsung kita ajukan ke DPRD dan Bupati Banjar untuk mendapatkan persetujuan dan rekomendasi. Kalau semua rampung, untuk persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur Kalsel Insya Allah akan terlaksana dalam waktu sesingkat mungkin,” janji Anggota DPRD Kalsel ini saat wawancaranya dengan sejumlah awak media, Jum’at (29/03/2024) sesuai rapat koordinasi di kantor DPD RI perwakilan Kalsel. Senandung nada,

Baca Juga !  End The Summer with Serenity at Calabash Cove Resort And Spa

Sekretaris umum pembentukan pemekaran kabupaten Gambut Raya, Aspihani Ideris menyatakan dirinya bersama Panitia Pelaksana Penuntut Pemekaran Kabupaten Gambut Raya lainnya akan berjuang semaksimal mungkin untuk tercapainya sebuah pembentukan daerah otonom baru.

Dijelaskannya, pembentukan daerah otonom baru berupa Kabupaten Gambut Raya yang ada mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, dimana Otonomi Daerah tersebut adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lantas bagaimana proses pembentukan daerah otonom baru tersebut, kata mantan Anggota DPRD Banjar periode 2004-2009 ini, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Dimana, ujar Aspihani berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa pembentukan daerah dapat dilakukan dengan pembentukan daerah melalui pemekaran daerah, dan pembentukan daerah melalui penggabungan daerah.

“Walau sekarang ini moratorium belum dibuka, namun kami bersepakat akan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana di syaratkan oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut dalam waktu sesingkat-singkatnya di tahun 2024 ini, sehingga disaat moratorium di buka semua dokumen sudah lengkap dan siap Gambut Raya dijadikan sebuah kabupaten yang mekar dari kabupaten Banjar,” ujarnya.

Sebut saja diantaranya Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa beber Aspihani, pembentukan daerah tersebut adalah berupa pemekaran daerah dan atau penggabungan daerah, sehingga pembentukan daerah dapat dilakukan melalui pemekaran daerah itu sendiri.

“Saat ini, Panitia Pelaksana Penuntut Pemekaran Kabupaten Gambut Raya lagi menggodok penyelesaian musyawarah desa yang tinggal 1 kecamatan belum merampungkannya. Itu tuh kecamatan Kertak Hanyar, ya sekitar 10 desa lah”, ungkap salah satu tokoh penggagas pemekaran kabupaten Gambut Raya ini.

Menurut Aspihani yang di ketahui dosen fakultas hukum di Uniska Banjarmasin dan juga seorang Ketua Umum di salah satu organisasi advokat tingkat nasional ini, ada 10 Desa dari 87 Desa yang ada di wilayah Gambut Raya membawahi 6 kecamatan, kecamatan Gambut, Sungai Tabuk, Kertak Hanyar, Tatah Makmur, Aluh-Aluh dan kecamatan Beruntung Baru, secara persyaratan administratif belum melaksanakan musyawarah desa.

Baca Juga !  Rizal Akbar Bersama Staf Khusus dan Relawan Bagikan Makanan Kepada Jama'ah Haul Guru Sekumpul Martapura

“Coba kita telaah Pasal 37 dimana pasal tersebut menegaskan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa untuk pemekaran kabupaten/kota meliputi keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota; persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota Daerah induk; dan juga disertai dengan persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk,” jelasnya.

Selanjutnya, Aspihani pun mengatakan, pihaknya berencana juga akan berkirim surat ke Komisi II DPR RI untuk di jadwalkan rapat kerja antara Panitia Penuntut Pemekaran Kabupaten Gambut Raya dan pihak legislatif tersebut di Senayan.

“Kan tugas legislatif itu dapat membuat RUU sebagai usul inisiatif Anggota DPR RI. Nah tujuan kita menyurati Komisi II DPR RI tersebut adalah memohon kepada mereka untuk Gambut Raya di masukan dalam garapan pembuatan rancangan Undang-undang pembentukan daerah otonom baru berupa kabupaten yang mekar dari kabupaten Banjar selaku kabupaten induk yang ada di Kalimantan Selatan ini nantinya. Do’a kan saja semoga rencana kami ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga sesuai dengan target kita 2025 Gambut Raya menjadi kabupaten persiapan,” harapnya.

Salah satu Wakil Ketua Panitia Penuntut Pemekaran Kabupaten Gambut Raya, Muhammad Yunani menyatakan siap mengawal dan memperjuangkan di DPRD Banjar guna mendapatkan persetujuan dan rekomendasi.

“Kita siap mengawal, dan saya rasa untuk DPRD Banjar tidak masalah, kawan -kawan sepakat saja Gambut Raya menjadi daerah otonom baru berupa Kabupaten, begitu juga dengan Bupati Banjar. Kalau persyaratan seperti persetujuan hasil musyawarah desa sudah rampung, segera rekomendasi itu terbit,” tutur Yunani yang merupakan Anggota DPRD Banjar ini singkat. (***/Pk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *