BANJARBARU, POSTKALIMANTAN.com – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menegaskan komitmen Pemprov Kalsel dalam mewujudkan tata kelola kelapa sawit dan pengembangan peternakan sapi yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Pengembangan Peternakan Sapi Berkelanjutan Terintegrasi Perkebunan, Tanaman Pangan, Kehutanan dan Pertambangan (P2SBPTKP)” di Gedung Dr KH Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (7/8/2025).
Kegiatan ini menjadi rangkaian peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalsel, menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga nasional, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Bappenas, dan BRIN.
“Merupakan kehormatan bagi kami menerima masukan dari berbagai pihak untuk kemajuan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan yang menjadi penopang ekonomi Kalsel,” ujar Muhidin.
Gubernur mengakui masih ada tantangan di sektor sawit, seperti peningkatan produktivitas, penggunaan benih unggul, dan persoalan keterlanjuran kebun di kawasan hutan. Ia menyambut baik kehadiran Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ade Tri Ajikusumah, untuk memberikan penjelasan posisi Kalsel terkait isu tersebut.
Pemprov Kalsel bersama GAPKI terus memperkuat industri hilir dan mendorong percepatan sertifikasi ISPO, baik untuk perusahaan maupun pekebun rakyat. Dari total 504 ribu hektare kebun sawit di Kalsel, 86 persen dikelola perusahaan dan 24 persen oleh pekebun rakyat. Saat ini sudah ada 46 pabrik kelapa sawit dan tiga pabrik minyak goreng sebagai bentuk nyata hilirisasi.
Muhidin juga menyoroti belum terdaftarnya Bank Kalsel sebagai bank devisa, yang mengakibatkan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk ekspor harus dilakukan di daerah lain, seperti Surabaya. “Ini mengurangi potensi PAD kita. Saya minta Bank Kalsel segera mengurus izin menjadi bank devisa,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur mendorong seluruh perusahaan menyalurkan program CSR melalui Pemprov agar manfaatnya merata di seluruh kabupaten/kota. Ia mencontohkan program CSR BSI yang telah membentuk Klaster Peternakan Sapi Potong di Tanah Laut, dan berharap model tersebut diterapkan di seluruh Kalsel.
FGD ini juga menjadi ajang penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Kalsel dengan Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Islam Kalimantan, PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel, GAPKI Kalsel, Forum Kepala Teknik Tambang Kalsel, dan PT Inhutani I terkait program P2SBPTKP.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, drh Suparmi, menjelaskan FGD ini berlandaskan Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Perda No. 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. Kegiatan ini juga bagian dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2025–2029, dengan peserta lebih dari 150 orang dari unsur pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha.
Muhidin berharap forum ini memantapkan kolaborasi pusat dan daerah, mengingat industri sawit di Kalsel berperan penting bagi ketahanan pangan, ketahanan energi, dan swasembada daging sapi di masa depan.
