BANJARMASIN, POSTKALIMANTAN.COM – Puluhan massa Koalisi Lembaga Swada Masyarakat (LSM) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar demonstrasi di Jalan D.I Panjaitan depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kamis (7/3/2024).
Koalisi LSM Kalsel yang bergabung LSM Pemuda Kalimantan (Novel), LSM Gantara (Heriyanto), LSM JAMAK (Riduan dan H Solihin), LP2K (Iwansyah), LSM IMAK (Rusdiansyah), GPI Kalsel (Gajali Rahman).
Koordinator aksi, Ketua Gerakan Pembaharuan Indonesia, Gajali Rahman bersama massa membentangkan beberapa spanduk yang berisi tuntutan.
“Kami menyampaikan laporan kepada Kajati Kalsel adanya dugaan KKN pada Proyek Pembuatan Pagar Kampus 2 Banjarbaru. Pemenang proyek cv. praktisi kontruksi dengan Sumber dana APBN 2023, Kementerian Agama Satuan Kerja UIN Antasari Banjarmasin,” jelasnya.
Juga meminta kepada Kejaksaan Tinggi untuk menelisik proses lelangnya dan fisik pekerjaannya karena kami duga tidak sesuai spek sehingga proyek ini kami duga merugikan keuangan negara.
“Kami melaporkan adanya dugaan KKN pada proyek lanjutan pembangunan Gedung PPG di FKIP dengan eumber dana APBN 2023, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Satuan Kerja Universitas Lambung Mangkurat,” ujarnya.
Meminta kepada Kejaksaan Tinggi untuk menelisik proses lelangnya dan fisik pekerjaannya karena kami duga tidak sesuai spek sehingga proyek ini kami duga merugikan keuangan negara.
“Kami juga melaporkan adanya dugaan KKN pada Proyek Peningkatan Jalan Padat Karya Rt. 05 Wirang dan Peningkatan Jalan Ribang 1 rt. 04, Rt. 09, Rt. 14 dan Rt. 13 tembus Rt. 12 ke Rt. 11 Kec. Haruai, dengan sumber dana APBDP 2023 dan Proses tender E-Purchasing, Satuan Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,” ungkapnya.
Minta kepada Kejaksaan Tinggi untuk menelisik proses E-Purchasing dan fisik pekerjaannya karena kami duga volume pekerjaannya kurang ketebalan hamparan LPA tidak sesuai spek sehingga proyek ini kami duga merugikan keuangan negara.
“Kami melaporkan adanya dugaan KKN pada Proyek Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM untuk Kawasan Bandara Baru Lanud Syamsudin Noor Kota Banjarbaru, dengan Sumber dana APBN 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan,” katanya.
Minta kepada Kejaksaan Tinggi untuk menelisik proses lelangnya dan fisik pekerjaannya karena kami duga tidak sesuai spek sehingga proyek ini kami duga merugikan keuangan negara.
Hal itu, Perwakilan Kejati Kalsel, S Hidayat menyampaikan, pihaknya memberikan apresiasi kepada para LSM yang sudah menyuarakan aspirasi dan kita menyambut baik kedatangan para pendemo.
“Aspirasi warga ini bakal kita tampung dan segera ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku,” ucapnya.
Ditambahkan, pihaknya mempersilahkan saja warga yang mendapatkan atau mengetahui sesuatu yang diduga adanya dugaan korupsi di Kalsel.
Sementara itu, Kapolsek Banjarmasin Tengah, Kompol Eka S menyampaikan, pihaknya mengamankan jalannya unjuk rasa di depan Kejati Kalsel.
“Pengamanan unjuk rasa ini Alhamdulilah berjalan dengan lancar, aman dan kondusif, sampai massa ahirnya membubarkan diri,” tutupnya. (NY)
