Koalisi KPK-APP Kalsel Terus Kawal Kasus Perjadin DPRD Banjar

MARTAPURA – Gabungan massa dari perwakilan beberapa LSM di Kalimantan Selatan Menyambangi Kejaksaan Negeri Tinggi Kabupaten Banjar, untuk beraudiensi dalam rangka mengawal kasus perjalanan dinas anggota DPRD Banjar periode tahun 2020 dan 2021, Jum’at (04/11/2022)

Hadir langsung menyambut massa, Kajari Banjar Muhammad Bardan yang menyampaikan bahwa saat ini, kasus memasuki Audit investigatif terkait atas dugaan penyimpangan dana perjalanan dinas luar daerah pimpinan dan anggota dprd kabupaten banjar periode tahun 2020 dan 2021 memasuki proses analisis dan evaluasi oleh tim audit perwakilan BPKP Kalimantan Selatan.

Audit investigatif ini dilakukan untuk menindaklanjuti atas dugaan pelanggaran atas peraturan Presiden nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional yang mengatur satuan biaya honorarium satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri  satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor satuan biaya pengadaan kendaraan, dan satuan biaya pemeliharaan.

Baca Juga !  Viral, Keluhan Orang Tua Curhat Di Medsos, Aktivis Pengacara Banua Angkat Bicar

Diduga dalam pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang dilakukan oleh anggota DPRD kabupaten Banjar dimanipulasi sehingga tidak sesuai dengan tarif yang telah diatur oleh pemerintah.

Sementara itu, Ketua KPK APP Kalsel Aliansyah mengatakan bersama rekanan LSM lainnya, ia siap mengawal kasus ini hingga selesai.

Berharap kasus ini secepatnya terselesaikan sehingga jika benar ada penyimpangan anggaran maka tersangka harus segera diumumkan, ucapnya

Baca Juga !  Ungkap Kasus Kriminal Curanmor, Polres Tala Selamatkan 4 Ranmor dan Ringkus 3 Pelaku

Diketahui perjalanan dinas dprd banjar dianggarkan setiap tahunnya mencapai 38 miliar rupiah, tutupnya. (ab/pk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *