Anggota DPR RI Syamsul Bahri, OJK RI dan OJK Kalsel Sosialisasi Pinjol Ilegal di Batola Kalsel

BATOLA, POSTKALIMANTAN.COM – Komisi XI Anggota DPR RI, H Syamsul Bahri R dari fraksi Gerindra bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI dan OJK Kalsel sosialisasi door to door ke rumah warga dalam rangka penyuluhan jasa keuangan di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (22/4/2024).

“Saya sangat prihatin dengan adanya pinjaman online di Kalsel, karena dari kasus pinjol banyak warga yang nekat akhiri hidupnya, ini disebabkan serangan psikis yang berlebihan kepada korban,” katanya.

Dijelaskan, pinjol ini dikarenakan sangat mudah untuk meminjam, tetapi kita tidak mengetahui dampak yang terjadi.

“Kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, agar bisa mengetahui dampak bahaya pinjol ilegal,” jelasnya.

Dirinya pikir harus ada pergerakan bersama agar bisa menghentikan bisnis pinjol ataupun rentenir ilegal di Kalsel.

“Langkah konkrit pemerintah yaitu memberikan pencerahan kepada masyarakat, ada pinjol resmi dan ilegal, kita harus waspads dan hati-hati,” tegasnya.

Menurutnya, sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan dana Rp1 miliar per desa, yang mana uang tersebut bisa digunakan untuk pinjam- meminjam warga.

“Dengan adanya sosialisasi ini, warga bisa memahami dan sadar agar tidak menggunakan pinjol ilegal,” terangnya.

Baca Juga !  Bupati Tala HM Sukamta Berpesan, Para Kepala Desa yang Terpilih Laksanakan Amanah dan Maksimalkan Bangun Desa Lebih Maju

Disebutkan, DPR RI berkolaborasi dengan OJK dan pemerintah untuk bisa memberantas pinjol ilegal dan memberikan solusinya.

Senada, Plt Kepala OJK Kalsel, Ahimsa menyampaikan, jika ada penawaran pinjaman yang menggiurkan, kita terlebih dahulu mencek situs OJK.

“Kita meminta masyarakat jangan gampang tertarik iming-iming pinjol ilegal dengan kemudahan persyaratan yang diberikan,” ucapnya.

Katanya, pinjol ilegal itu sangat mudah, terbalik dengan pinjol legal yang perlu banyak waktu atau proses.

“Masyarakat yang ingin perlu dana cepat dan aman, biasanya ada program KPMR di bank-bank,” jelasnya.

Pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dan bijaksana dalam melakukan pinjaman online.

Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan OJK RI, M Fredly Nasution menyampaikan, pihaknya mendampingi anggota DPR RI asal Kalsel untuk sosialisasi terkait pinjaman online ilegal.

“Pinjol ilegal ini sangat merugikan dan membahayakan masyarakat. Dari pemerintah hingga aparat kepolisian berupaya agar bisa memberantas pinjol ilegal ini di Indonesia pada umumnya, Kalsel pada khususnya,” terangnya.

Dikatakan, sudah ada pinjol ilegal yang ditutup, tetapi masih marak pinjol ilegal yang lainnya, karena kemudahan di era digital.

Baca Juga !  Aktivitas Ramadhan Keluarga Besar STIE Indonesia Banjarmasin

“Ada 100 pinjol yang terdaftar di OJK RI, biasanya pinjol legal mempunyai kriteria dan syarat untuk meminjam uang di sana,” cetusnya.

Diterangkan, pinjol legal biasanya memiliki ciri-ciri, pada saat mendownlod aplikasi, kita diminta untuk kamera, mikrophone hingga lokasi dan tidak boleh mengakses di akun.

“Sebelum melakukan pinjol yaitu mengecek situs OJK, syarat-syarat mengajukan,” katanya.

Disebutkan, pinjol legal juga membatasi peminjaman dananya kisaran 0,3 persen. (NY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *