Hukum  

KPK-APP Bersama Aktivis Gabungan Minta Kajati Kalsel Kawal Proyek APBD Dan APBN

BANJARMASIN – Gabungangan aktivis dari penggiat anti Korupsi Kalimantan Selatan beserta puluhan massa melakukan aksi damai di depan kantor Kejati Kalimantan Selatan Jalan D,I Panjaitan Kelurahan Antasan Besar no 26 Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan,
Kamis (6/10/22).

Dalam aksi gabungan para Aktivis banua menyoroti proyek Pelabuhan Swarangan di Kabupaten Tanah laut yang merupakan program dari Pemerintah pusat.

Ketua Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah (KPK-APP) Kalsel H. Aliansyah dalam orasinya menyinggung banyaknya dugaan proyek-proyek yang ada di Kalimantan Selatan yang dikerjakan secara tidak profesional dan asal-asalan hari ini kita minta kepada Kejati Kalimantan Selatan tolong proyek yang ada di APBD dan APBN agar semuanya di kawal dari proses pelaksanaan sampai penyelesaian itu harus diawasi karena kami lihat di lapangan banyak dugaan proyek yang di APBN yang di kerjakan pihak BPJN di kerjakan secara tidak profesional, kami mohon supaya Kejati melakukan pengawasan” katanya.

Aliansyah juga menyoroti proyek- proyek lain yang ada di Kalimantan Selatan yang sudah di laporkan teman-teman para aktivis penggiat anti korupsi kalsel, itu harus ada hasil yang bisa disampaikan.

“Kami berharap jangan sampai laporan yang disampaikan Teman – teman LSM itu tidak ada yang di tindak lanjuti, seperti hari ini yang disampaikan kasus pembangunan Pelabuhan Swarangan yang jadi Atensi kami, karena itu program Nawacita bapak Presiden RI, kalau proyek yang levelnya besar atau nasional kalau tidak di awasi , tidak kita kawal maka proyek tersebut akan sia-sia,” tegasnya Aliansyah.

Baca Juga !  Senator Banua Dr H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim SE., M.M., Resmi Jadi Dewan Pembina DPW IWO-I Kalsel

Menanggapi persoalan yang di sampaikan para peserta aksi damai tersebut Kasi/ Penkum Kejati Kalsel Romanu Novalino SH, menjelaskan kepada peserta aksi bahwa penanganan satu perkara proyek yang di duga bermasalah yang sedang di kerjakan,

‘Terkait pekerjaan tahun 2022 untuk saat ini sekarang sedang dalam proses masa pengerjaan, kita tidak bisa melakukan pemeriksaan, poinnya itu dulu kita garis bawahi di situ” jelas Romanu.

“Yang tadi sudah di sampaikan ada 40 miliyar pada saat pemberitahuan masuk ke kita, kami sudah melakukan cros cek kepada Balai bersangkutan, progres proses pengajuan fisik pengerjaan 60% kalau dalam pengaduan kalian bahwa 60% kurang volume wajar selesainya 30 desember pak justru kalau dia sudah selesai duluan kami curiga, ” katanya.

“Tapi kalau belum selesai , jangan dulu di ribut kan biar proses pembangunan terus berjalan ,kita berdemokrasi silakan saja namun kita berdemokrasi secara cerdas lah ” harapnya.

Dirinya juga berharap kepada rekan-rekan aktivis biarkan proses ini berjalan dulu ,kalau kiranya pada saat ini meminta kepada Kejati untuk melakukan pantauan silakan , saya rasa itu lebih baik , tapi kalau kita melakukan proses pengumpulan data, proyek masih berjalan mohon maaf itu belum bisa di lakukan karena itu sama aja kami merecoki yang sudah atau yang sedang berjalan, tidak sehat kalau seperti itu” tuturnya lagi.

Baca Juga !  Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi dengan Modus Pelangsiran

Romanu juga berjanji nanti kalau ada di temukan adanya dugaan atau adanya indikasi silakan aja teman-teman lapor ke Kejati .

” Biar selesai dulu pekerjaannya juga selesai dulu masa pemeliharaannya kita lihat dulu itu yang pertama, kemudian yang ke dua kami mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan aktivis yang menyampaikan aspirasi hari ini secara damai, ” Pungkasnya.

Penyampaian aspirasi hari ini berlangsung dengan damai, kondusif dan di kawal puluhan aparat gabungan dari Kepolisian.

 

(Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *