Postkalimantan.com – Kotabaru. Kepala Dinas Sosial, Nurviza, S.H., M.A., memastikan bahwa upaya pengusulan dan persiapan pembangunan Sekolah Ramah (SR) atau sekolah khusus untuk anak dari keluarga kurang mampu di Kota Baru telah mencapai 100% kesiapan. Proyek ambisius yang bertujuan memutus rantai kemiskinan ini kini tinggal menunggu keputusan dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Kamis, 04 Desember 2025.
Nurviza menjelaskan bahwa Dinas Sosial telah menuntaskan seluruh proses dari pengajuan proposal hingga penentuan lokasi.
“Usahanya Dinas Sosial sudah 100% sebenarnya. Kita sudah melalui dan sudah dinyatakan oleh Kementerian PU kalau lokasi kita itu layak untuk dibangun. Itu upaya kita sudah habis, tinggal penentuannya dari Kementerian saja,” jelas Nurviza, S.H., M.A., dalam keterangannya.
Meskipun keputusan pembangunan fisik berada di tangan pusat, Nurviza menyebutkan adanya sinyal positif dengan kedatangan konsultan perencanaan.
“Berita gembira di kita sudah datang konsultan perencanaan dalam pemetaan topologi lokasi. Nah, kalau sudah sampai ke perencanaan, mudah-mudahan habis perencanaan, dia masuk ke pembangunan fisik,” harapnya.
Pihaknya berharap pembangunan bisa dimulai pada tahun depan, namun ia menyadari bahwa hal tersebut bergantung pada prioritas Kementerian Pusat, mengingat seluruh pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Ini karena kita dananya APBN dan itu kan mau dibangun seluruh Indonesia. Jadinya mereka punya prioritas. Mudah-mudahan kita termasuk yang diprioritaskan,” imbuhnya.
Sekolah Ramah (SR) ini ditujukan khusus untuk masyarakat kurang mampu yang tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah formal biasa. Sistem pendidikan di SR merupakan sekolah yang diasramakan, di mana semua biaya operasional anak, mulai dari makan, minum, sandang, pangan, hingga pendidikan, ditanggung penuh oleh APBN.
“Orang tua satu pun tidak mengeluarkan biaya. Dan bahkan nanti orang tuanya akan dibantu dengan bansos yang diprioritaskan,” tegas Nurviza.
Kurikulum yang diterapkan pun memiliki fokus utama pada pembentukan karakter. Menurut Nurviza, tujuannya adalah memutus mata rantai kemiskinan yang cenderung turun-temurun. “Pendidikannya yang dibentuk pertama itu karakter yang diutamakan. Program ini yang memang diprogramkan untuk memutus rantai kemiskinan,” katanya.
Tidak hanya sampai lulus SMA, pemerintah bahkan telah merencanakan agar lulusan SR mendapatkan kuota khusus untuk melanjutkan kuliah di sekolah-sekolah ikatan dinas. “Sudah sampai sejauh itu Pak Presiden kita merencanakan. Jadinya dengan rantai kemiskinan itu putus. Sampai anaknya kita harapkan tidak miskin lagi,” jelasnya.
Terkait anggaran, Nurviza mengungkapkan bahwa biaya operasional per anak mencapai sekitar Rp50 juta per tahun, yang keseluruhannya ditanggung oleh APBN. Hal ini menjamin bahwa pembangunan SR tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“APBN semua. Berarti tidak ada ruginya kalau kita tidak mengambil (proyek) ini. Kita cuman lahan doang (yang disiapkan),” tutupnya, menegaskan bahwa kontribusi daerah hanya sebatas penyediaan lahan. (Rizky)
Leave a Reply