BANJARBARU, POSTKALIMANTAN.com – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menyambut hangat kedatangan audiensi Ormas Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU) di ruang rapat Kantor Gubernur Kalsel, Kamis (17/4/2025) siang.
Pertemuan ini berlangsung penuh keakraban dan sarat dengan komitmen bersama untuk kemajuan Banua.
Turut hadir mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut jajaran Forkopimda Kalsel, antara lain Kapolda Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Kabinda Brigjen Pol. Nurrullah, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Inf. Ilham Yunus, serta Kepala OJK Kalsel Agus Maiyo dan sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel.
Dalam audiensi ini, 15 perwakilan SAKUTU menyampaikan empat isu utama yang menjadi perhatian masyarakat, yakni: aktivitas angkutan batubara di jalan umum, rencana pembangunan stadion internasional, realisasi jalan bypass Martapura–Tanjung, serta evaluasi terhadap kinerja SKPD dan BUMD yang dinilai belum profesional.
“Alhamdulillah, pertemuan tadi berlangsung konstruktif. Aspirasi yang disampaikan sangat penting dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kami apresiasi semangat Ormas SAKUTU dalam menjaga kepedulian terhadap pembangunan daerah,” ujar H. Muhidin usai audiensi.
Terkait angkutan batubara, Gubernur menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi intensif dengan Polda Kalsel dan instansi terkait untuk menegakkan aturan serta menekan dampak negatif terhadap keselamatan dan infrastruktur jalan.
“Kami tidak tinggal diam. Penertiban akan terus dilakukan agar semua sesuai dengan regulasi,” tegasnya.
Sementara itu, proyek stadion bertaraf internasional disebut masih dalam tahap perencanaan dan penganggaran.
“Ini proyek jangka menengah. Tapi kami ingin masyarakat Banua punya kebanggaan, fasilitas olahraga representatif yang bisa jadi pusat event besar,” ujarnya optimis.
Untuk jalan bypass Martapura–Tanjung, Gubernur menegaskan bahwa ini termasuk program prioritas, selain jembatan penghubung Batulicin–Kotabaru yang telah mendapat dukungan anggaran pusat sebesar Rp1,5 triliun.
“Jika semua terealisasi, ini akan mempercepat konektivitas wilayah hulu hingga ke Kalimantan Timur,” ungkapnya.
Menanggapi tuntutan evaluasi kinerja SKPD dan BUMD, H. Muhidin menyatakan dirinya terbuka terhadap kritik yang membangun.
“Kalau ada yang bekerja tak maksimal, kami tak ragu lakukan evaluasi. Kita ingin birokrasi yang profesional dan berpihak pada rakyat,” tandasnya.
Koordinator audiensi, Aliansyah, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan jajaran yang langsung turun tangan merespons aspirasi masyarakat
Ia menekankan bahwa tuntutan yang disampaikan bersifat kolektif demi kepentingan rakyat Kalsel.
“Ini bukan untuk kepentingan kelompok kami, tapi demi masa depan Banua. Kami akan terus mendukung langkah pemerintah jika benar-benar berpihak pada rakyat,” ujar Aliansyah.
Pertemuan ini menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat bisa melahirkan dialog yang sehat demi pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan.
