BANJARBARU, POSTKALIMANTAN.com – Wakil Bupati Tanah Laut (Tala) HM Zazuli menegaskan bahwa kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tak boleh berhenti di tataran seremonial semata. Ia menekankan, pengawasan harus menjadi budaya kerja nyata di seluruh lini pemerintahan, terutama di tingkat desa.
Hal tersebut disampaikan Wabup saat membuka kegiatan Peningkatan Kapabilitas Kepala Desa, Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta APIP di Banjarbaru, Rabu (15/10/2025). Kegiatan ini diikuti oleh para camat, kepala desa, dan pejabat teknis dari seluruh kecamatan se-Tanah Laut.
“Tiga garis pertahanan ini bukan cuma teori di atas kertas. Ini harus menjadi cara kerja kita sehari-hari. Pengawasan itu bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memastikan pembangunan berjalan benar dan transparan,” tegas HM Zazuli dalam sambutannya.
Menurutnya, sinergi antara kepala desa, camat, DPMD, dan APIP menjadi kunci dalam membangun pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari temuan berulang.
Sementara itu, Plt. Inspektur Kabupaten Tanah Laut, Riva Mahrani, menjelaskan kegiatan ini mengadopsi konsep “Three Lines of Defence” atau Tiga Garis Pertahanan, yang menegaskan pentingnya peran berlapis dalam sistem pengawasan internal.
“Kepala desa dan perangkatnya adalah garis pertahanan pertama, camat dan DPMD menjadi pembina atau pertahanan kedua, dan Inspektorat berperan sebagai pengawas terakhir,” terang Riva.
“Kalau semua memahami perannya, kita bisa mencegah kesalahan administratif, memperkuat integritas, dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Tanah Laut berharap seluruh perangkat desa dan unsur pembina mampu memperkuat koordinasi serta menerapkan prinsip good governance dalam setiap program kerja.
“Dengan sinergi yang kuat, pemerintahan desa akan semakin maju, tertib administrasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tutup Zazuli. (DKT/PK)
