PELAIHARI, POSTKALIMANTAN.com – Penanganan banjir di Kabupaten Tanah Laut (Tala) terus dikebut. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tala mengerahkan berbagai upaya, mulai dari langkah cepat di lapangan hingga penyiapan perencanaan infrastruktur jangka panjang untuk meminimalkan dampak banjir berulang.
Salah satu langkah darurat yang saat ini dimaksimalkan adalah pengoperasian satu unit alat penyedot air (water tank) bantuan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah III Banjarmasin, Kementerian Pekerjaan Umum. Alat tersebut difungsikan untuk mempercepat pengaliran air genangan langsung menuju muara laut.
Kepala Dinas PUPR Tanah Laut, Ir. Syakhril Hadrianadi, ST., MM mengatakan keberadaan water tank sangat membantu dalam situasi banjir, terutama untuk mengurangi genangan di kawasan terdampak dalam waktu relatif singkat.
“Dengan alat ini, air genangan bisa segera dialirkan ke laut sehingga proses surutnya banjir menjadi lebih cepat,” ujarnya saat ditemui di kediamannya, Sabtu (10/01/2025).
Syakhril menjelaskan, seluruh kebutuhan operasional water tank, termasuk operator dan bahan bakar minyak (BBM), sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui anggaran bidang Cipta Karya. Saat ini, Tala baru mendapatkan satu unit alat tersebut karena unit lain masih digunakan di wilayah terdampak banjir lainnya.
Tak berhenti pada penanganan darurat, Dinas PUPR Tala juga menyiapkan langkah strategis jangka menengah dan panjang. Salah satunya adalah program normalisasi sungai, termasuk di kawasan STI, yang dinilai berperan penting dalam memperlancar aliran air.
Selain itu, optimalisasi fungsi jalan dan jembatan turut menjadi perhatian. PUPR Tala tengah melakukan kajian teknis terhadap sejumlah titik rawan banjir, termasuk kemungkinan perubahan desain infrastruktur agar lebih adaptif terhadap karakter aliran air yang cukup deras.
“Beberapa opsi yang dikaji antara lain perpanjangan abutment jembatan hingga pemasangan tiang pancang. Tentu semuanya harus melalui kajian teknis dan administrasi yang matang, termasuk kesiapan anggaran,” jelas Syakhril.
Dalam rencana jangka panjang, pembangunan kolam retensi atau embung juga masuk dalam daftar prioritas. Infrastruktur ini diharapkan mampu menahan debit air dari wilayah hulu sebelum mengalir ke kawasan hilir yang kerap terdampak banjir.
Syakhril menegaskan, penanganan banjir di Tanah Laut tidak bisa dilakukan secara parsial. Kondisi geografis wilayah yang relatif lebih rendah serta menerima limpahan air dari daerah hulu seperti Kiram dan Banjarbaru, menuntut adanya sinergi lintas sektor.
Sementara terkait laporan masyarakat mengenai pendangkalan sungai di wilayah Bati-Bati, pihaknya memastikan laporan tersebut telah diterima dan akan ditindaklanjuti melalui kajian teknis sebelum dikoordinasikan dengan instansi berwenang.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara kolaboratif. Sinergi semua pihak menjadi kunci agar solusi yang dihasilkan benar-benar berkelanjutan,” pungkasnya. (MN)
Leave a Reply