PELAIHARI, POSTKALIMANTAN.com – Ismail Fahmi resmi mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Tanah Laut masa bakti 2025–2030. Pengukuhan tersebut berlangsung khidmat di Banjarbaru, Kamis (15/1/2026), sekaligus menandai babak baru perjalanan organisasi ASN di Bumi Tuntung Pandang.
Momentum pengukuhan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan peran KORPRI, tidak hanya sebagai wadah profesi aparatur sipil negara, tetapi juga sebagai motor penggerak integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syariffudin, dalam arahannya menekankan pentingnya komitmen dan tanggung jawab para pengurus yang baru dilantik. Ia mengingatkan agar KORPRI tidak berhenti pada fungsi seremonial, melainkan tampil sebagai organisasi yang aktif, berdaya guna, dan berdampak nyata.
“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh Dewan Pengurus KORPRI yang telah dikukuhkan. Amanah ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai integritas sebagai ASN,” tegas Syariffudin.
Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong KORPRI Tanah Laut agar bergerak cepat dalam mengeksekusi program kerja.
Sinkronisasi antara program di tingkat kabupaten dengan kebijakan KORPRI Nasional dan Provinsi dinilai menjadi kunci utama keberhasilan organisasi ke depan.
Menurut Syariffudin, KORPRI memiliki posisi strategis dalam mendorong peningkatan profesionalisme sekaligus kesejahteraan ASN, yang secara langsung akan berpengaruh pada mutu pelayanan kepada masyarakat.
“Melalui sinergi antara pengurus dan seluruh anggota, KORPRI diharapkan menjadi garda terdepan pelayanan publik serta memberi kontribusi positif bagi kemajuan daerah, sejalan dengan arah pembangunan ASN menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Di bawah kepemimpinan Ismail Fahmi, KORPRI Tanah Laut diharapkan mampu tampil lebih adaptif dan progresif, menjadi lokomotif reformasi birokrasi yang segar, responsif terhadap tantangan zaman, serta konsisten mendukung terwujudnya pemerintahan yang profesional dan berintegritas. (MN)
Leave a Reply