BANJARMASIN, POSTKALIMANTAN.com – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 sekaligus RUPS Luar Biasa Tahun 2026 Bank Kalsel, yang digelar di Rattan Inn Hotel Banjarmasin, Rabu (4/3/2026).
Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan selaku pemegang saham, Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin bersama jajaran direksi, dewan komisaris, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Dalam forum strategis tersebut, para pemegang saham sepakat untuk terus mendorong peningkatan kinerja Bank Kalsel, terutama melalui strategi yang lebih proaktif menjangkau masyarakat maupun pelaku usaha di daerah.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin menilai secara umum kinerja Bank Kalsel sepanjang tahun 2025 berada dalam kondisi sehat. Namun demikian, ia menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat perusahaan berpuas diri.
Menurutnya, Bank Kalsel harus semakin agresif dalam memberikan pelayanan dan memperluas jangkauan bisnis agar mampu bersaing dengan perbankan nasional lainnya.
“Bank Kalsel sudah baik dan sehat, tetapi harus lebih aktif lagi jemput bola dalam melayani seluruh lapisan masyarakat di Banua,” tegas Muhidin.
Selain evaluasi kinerja, RUPS juga membahas penguatan struktur permodalan Bank Kalsel. Salah satu poin penting yang disepakati adalah pemenuhan modal hingga Rp10 triliun, yang akan dilakukan melalui dua skema, yakni saham seri A dan seri B.
Langkah ini dinilai menjadi bagian dari strategi jangka panjang Bank Kalsel untuk memperkuat posisi di industri perbankan sekaligus mendukung rencana transformasi menjadi bank devisa.
Jika seluruh persyaratan terpenuhi, status Bank Kalsel sebagai bank devisa diperkirakan dapat terealisasi sekitar Juni mendatang.
Pemprov Salurkan Bagi Hasil Pajak Daerah
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menyalurkan dana bagi hasil pajak daerah triwulan IV tahun anggaran 2025 kepada seluruh kabupaten/kota.
Penyerahan dana tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Muhidin yang disertai dengan penandatanganan berita acara, usai pelaksanaan RUPS Bank Kalsel.
Adapun rincian penerimaan dana bagi hasil pajak daerah tersebut di antaranya:
• Kota Banjarmasin: Rp123.275.258.828
• Kota Banjarbaru: Rp53.198.013.216
• Kabupaten Banjar: Rp63.362.931.379
• Kabupaten Tanah Bumbu: Rp47.800.419.783
• Kabupaten Balangan: Rp20.945.992.978
Sementara itu daerah lainnya menerima:
• Kabupaten Hulu Sungai Utara: Rp27.576.600.964
• Kabupaten Hulu Sungai Selatan: Rp27.875.487.303
• Kabupaten Hulu Sungai Tengah: Rp29.006.656.800
• Kabupaten Tapin: Rp29.547.872.958
• Kabupaten Barito Kuala: Rp30.422.656.319
• Kabupaten Kotabaru: Rp36.410.035.771
• Kabupaten Tanah Laut: Rp41.021.342.537
• Kabupaten Tabalong: Rp41.247.449.170
Gubernur Muhidin menjelaskan, besaran pembagian tersebut telah dihitung secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan sejumlah faktor pendukung.
Kota Banjarmasin tercatat sebagai penerima dana terbesar, mengingat daerah tersebut memiliki tingkat kepadatan kendaraan bermotor yang paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya di Kalimantan Selatan.
Meski demikian, Muhidin berharap ke depan distribusi bagi hasil pajak daerah dapat semakin merata sehingga mampu mendorong pembangunan yang lebih seimbang di seluruh kabupaten/kota di Banua. (Adpim/Pk)
Leave a Reply