PELAIHARI, POSTKALIMANTAN.com – Sinyal peringatan dini dari BMKG terkait potensi kemarau yang datang lebih cepat langsung direspons serius oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Berpacu dengan waktu, strategi mitigasi mulai disusun untuk mengamankan ketersediaan air bersih sekaligus menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Jumat (3/4/2026).
Peringatan tersebut merujuk pada rilis resmi dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas I Kalimantan Selatan yang memprediksi awal musim kemarau di Kalimantan Selatan akan terjadi lebih cepat, yakni pada awal hingga pertengahan Mei 2026. Bahkan, puncak kekeringan diperkirakan mencapai intensitas tertinggi pada Agustus mendatang.
Sejumlah wilayah di Tanah Laut dipetakan sebagai zona rawan terdampak, di antaranya Kecamatan Kurau, Kecamatan Bumi Makmur, dan Kecamatan Kintap. Ketiga wilayah ini diprediksi mengalami kemarau lebih panjang dengan curah hujan di bawah normal, bahkan berlangsung hingga 19–21 dasarian.
Dalam rapat koordinasi yang digelar secara daring dari Lounge VIP Setda Tanah Laut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ahmad Khairin, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor.
“Wilayah-wilayah tersebut berpotensi mengalami kemarau panjang. Dampaknya tidak hanya pada ketersediaan air bersih, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran. Ini harus diantisipasi secara serius,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Tanah Laut kini memprioritaskan penguatan manajemen sumber daya air. Optimalisasi embung dan kolam penampungan menjadi strategi utama sebagai cadangan air di tengah ancaman kekeringan.
Di sektor pertanian, petani juga diimbau untuk lebih adaptif dalam menentukan pola tanam, khususnya dengan memilih komoditas yang tidak membutuhkan banyak air guna meminimalisir risiko gagal panen.
Tak hanya itu, sinergi dengan sektor swasta mulai diperkuat, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan karhutla.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Tanah Laut, Aspi Setia Rahman, memastikan pihaknya segera bergerak melakukan konsolidasi menyeluruh.
“Koordinasi dengan camat, instansi teknis hingga pemerintah desa akan segera dilakukan untuk menentukan langkah teknis di lapangan,” ujarnya.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, Tanah Laut menargetkan mampu menekan dampak kekeringan, baik dari sisi lingkungan maupun kerugian ekonomi, di tengah ancaman kemarau 2026 yang diprediksi lebih ekstrem dari biasanya. (MN)
Leave a Reply