BANJARBARU, POSTKALIMANTAN.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 sebagai langkah strategis dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (5/5/2025) ini dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, didampingi Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman.
Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda formal, melainkan forum krusial untuk menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan dalam merancang masa depan daerah.
“Forum ini menjadi wujud komitmen bersama untuk membangun budaya keterbukaan, sekaligus memastikan seluruh pihak terlibat aktif dalam proses perencanaan pembangunan,” ujar Muhidin.
Ia menegaskan, penyusunan RPJMD lima tahun ke depan harus berlandaskan prinsip keadilan dan pemerataan, selaras dengan semangat “Bekerja Bersama, Merangkul Semua” yang diusung Pemerintah Provinsi Kalsel.
Menurutnya, arah pembangunan yang inklusif menjadi kunci agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Tak hanya menyampaikan arah kebijakan, Muhidin juga memaparkan capaian positif pembangunan Kalsel.
Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,05 persen pada 2024, disertai penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan kualitas lingkungan dan pembangunan manusia.
“Capaian ini menunjukkan tren yang menggembirakan. Tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga sektor lain yang terus mengalami perbaikan,” jelasnya.
Di sisi tata kelola pemerintahan, Kalsel juga mencatat prestasi membanggakan dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama sepuluh tahun berturut-turut. Selain itu, Kalsel menjadi satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang berhasil meraih nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kategori A.
“Ini menjadi bukti komitmen kita dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Lebih jauh, Gubernur mengungkapkan visi pembangunan Kalsel yakni “Kalsel Bekerja” (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) sebagai pijakan menuju posisi strategis sebagai Gerbang Logistik Kalimantan.
Visi tersebut dijabarkan ke dalam lima misi pembangunan yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta arah besar Indonesia Emas 2045.
Muhidin juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan target pembangunan tersebut.
“Kami membutuhkan dukungan semua pihak, baik pemerintah pusat, kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat. Kolaborasi ini akan menjadi kekuatan utama dalam mendorong kemajuan Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
Musrenbang ini turut dihadiri perwakilan pemerintah pusat, di antaranya Direktur Regional II Kementerian PPN/Bappenas, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. (MCKS/Pk)
Leave a Reply