BANJARBARU, POSTKALIMANTAN.com – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, membuka ruang dialog terbuka bersama seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalsel Tahun 2026 untuk penyusunan RKPD 2027.
Pertemuan yang digelar di Aula Dr. KH. Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel, Selasa (7/4/2026), menjadi forum strategis untuk mengurai berbagai persoalan krusial yang dihadapi daerah—mulai dari banjir, pengelolaan sampah, hingga infrastruktur jalan.
Dalam suasana diskusi yang dinamis, sejumlah kepala daerah secara bergantian menyampaikan persoalan di wilayahnya. Bupati Hulu Sungai Utara, Syahrujani, mengawali dengan menyoroti persoalan banjir kiriman yang disebut berasal dari wilayah Kabupaten Balangan.
Selanjutnya, Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, mengangkat isu klasik namun mendesak, yakni keterbatasan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan serius bagi kota berjuluk Seribu Sungai tersebut.
Sementara itu, Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, meminta perhatian terhadap peningkatan kualitas sekaligus pelebaran jalan yang menghubungkan wilayahnya dengan Kecamatan Margasari, Kabupaten Tapin—akses vital yang dinilai penting untuk menunjang mobilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gubernur H. Muhidin menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi untuk menghadirkan solusi konkret melalui pendekatan kolaboratif lintas daerah dan instansi.
Salah satu langkah strategis yang diprioritaskan adalah pembangunan sodetan di kawasan Banua Anam, termasuk di Kabupaten Balangan, guna mengendalikan banjir. Proyek ini dirancang untuk mengalirkan debit air menuju Sungai Barito dan akan dikerjakan melalui koordinasi intensif dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III.
Untuk persoalan sampah di Kota Banjarmasin, Gubernur mendorong penguatan sinergi regional. Ia menyarankan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Banjar dalam penyediaan lahan TPA melalui skema yang saling menguntungkan.
Adapun terkait usulan peningkatan jalan di Barito Kuala, Gubernur meminta agar pemerintah daerah segera menyusun proposal resmi untuk diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum. “Kita akan bantu mengawal,” tegasnya.
Aspirasi serupa juga disampaikan Bupati Hulu Sungai Tengah, Samsul Rizal, terkait kebutuhan peningkatan ruas jalan di wilayahnya. Sementara Bupati Tabalong, Muhammad Noor Rifani, menyoroti keberlanjutan proyek Bendung Kinarum di Kecamatan Muara Uya serta kondisi akses jalan menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Melihat pola usulan yang relatif serupa, Gubernur Muhidin menekankan pentingnya kesiapan administratif dari masing-masing daerah. Ia meminta agar seluruh usulan disampaikan melalui proposal resmi, mengingat proses Musrenbang telah dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota.
Di tengah keterbatasan anggaran, Gubernur juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada dukungan provinsi maupun pusat, tetapi turut proaktif menginisiasi langkah percepatan pembangunan.
“Daerah harus bergerak lebih dulu. Jangan hanya menunggu, tapi siapkan perencanaan yang matang agar bisa kita perjuangkan bersama,” ujarnya.
Turut hadir dalam forum tersebut Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin, serta para kepala SKPD dan pejabat terkait lainnya. (Adpim/Pk)
Leave a Reply