TANAH LAUT, POSTKALIMANTAN.com — Gedung DPRD Tanah Laut kembali menjadi pusat perhatian publik pada Senin (24/11/2025). Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan Raperda tentang APBD Tahun 2026 berlangsung penuh dinamika namun tetap kondusif, menghadirkan seluruh unsur strategis pembangunan daerah: pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat se-kabupaten.
Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Laut, Khairil Anuar, didampingi Wakil Ketua II Muslimin dan Wakil Ketua III Musdalifah. Momentum ini tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi juga menjadi panggung evaluasi, penyelarasan visi, dan penegasan komitmen antara legislatif dan eksekutif untuk menapaki tahun anggaran baru secara lebih progresif dan terukur.
Dari awal sidang, suasana terasa serius. Pembahasan jalur prioritas anggaran, penegasan target pembangunan, serta sorotan pada sejumlah program strategis menjadi sorotan utama. Setiap fraksi menyampaikan pandangan akhir, sebagian menyoroti efektivitas belanja daerah, sebagian lagi menekankan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Namun, satu hal yang mengemuka adalah harapan besar masyarakat yang dibawa oleh para wakilnya di gedung paripurna: APBD 2026 harus lebih berdampak.
Bupati Tanah Laut turut menyampaikan apresiasi terhadap perjalanan panjang pembahasan APBD hingga akhirnya dapat disepakati melalui paripurna sesuai jadwal.
“Kami berterima kasih kepada DPRD yang telah bekerja keras. APBD 2026 ini merupakan mandat rakyat, dan kami berkomitmen untuk memastikan anggaran ini benar-benar kembali kepada masyarakat,” ujar Bupati.
Salah satu momen yang paling mencuri perhatian adalah penyampaian sikap DPRD oleh Ketua DPRD Tanah Laut, Khairil Anuar. Dalam pidato yang bernada lugas dan penuh penegasan, Khairil menekankan bahwa APBD bukan hanya dokumen yang disetujui dalam ruang sidang, tetapi janji kepada masyarakat yang harus dibayar dengan kerja nyata.
“Ketok palu pada APBD bukan akhir dari tugas DPRD. Justru ini adalah titik awal. Kami akan memastikan setiap program dan setiap rupiah anggaran dijalankan secara tepat sasaran, transparan, dan bisa diukur dampaknya.”
Ia melanjutkan bahwa DPRD tidak ingin lagi melihat anggaran besar yang hasilnya minim, atau program ambisius yang pelaksanaannya tersendat karena lemahnya koordinasi.
“Masyarakat kita tidak menagih data, mereka menagih bukti. Jalan yang lebih baik, layanan yang lebih cepat, harga yang lebih stabil, dan peluang usaha yang lebih luas—itulah ukuran keberhasilan APBD 2026,” tegasnya.
Selain itu, Khairil Anuar turut menyampaikan bahwa DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan, terutama pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pengelolaan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kami tidak akan kompromi pada kualitas. Jika ada program yang menyimpang dari tujuan, atau berjalan lambat, DPRD akan hadir di sana untuk mengingatkan bahkan mengoreksi.”
Pernyataan itu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak yang hadir. Narasi tersebut menegaskan bahwa DPRD ingin membangun kultur baru dalam pengelolaan anggaran: tidak hanya disetujui, tetapi dijalankan dengan disiplin tinggi.
APBD 2026 diproyeksikan menjadi motor utama percepatan pembangunan di berbagai sektor. Infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas, tetapi tahun 2026 juga menjadi titik penting bagi:
penguatan digitalisasi layanan publik,
peningkatan kualitas sektor kesehatan dan pendidikan,
pemerataan pembangunan ke kecamatan dan desa,
serta strategi memajukan UMKM dan ekonomi kerakyatan.
Secara naratif, tahun 2026 menjadi tahun untuk mendorong dua fokus besar: percepatan pembangunan fisik yang merata dan penguatan kapasitas masyarakat.
Dalam konteks ini, Ketua DPRD menambahkan perspektif penting:
“Kita ingin memastikan pembangunan tidak hanya terjadi di pusat kabupaten. Tahun 2026 harus menjadi tahun di mana desa-desa juga merasakan percepatan pembangunan. Persoalan kesenjangan wilayah harus kita hadapi bersama.”
Ia menegaskan bahwa DPRD tidak hanya menjadi lembaga yang menyetujui anggaran, tetapi juga menjadi suara rakyat yang mengawal arah pembangunan hingga ke pelosok daerah.
Dengan disahkannya APBD 2026, DPRD dan Pemkab Tanah Laut kini memasuki fase eksekusi. Tantangan tidak akan kecil—mulai dari konsistensi penyerapan anggaran, kesiapan birokrasi, hingga mobilisasi program-program prioritas.
Tetapi jika pernyataan tegas Ketua DPRD dan sinergi yang tampak dalam paripurna benar-benar diwujudkan dalam tindakan, maka Tanah Laut memiliki peluang besar untuk melompat lebih jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya.
APBD 2026 tidak boleh menjadi rutinitas tahunan. Ia harus menjadi titik balik, penanda komitmen, dan awal dari arah pembangunan yang lebih tajam, terukur, dan berdampak.
Dari ruang sidang paripurna hingga ke desa-desa yang jauh dari pusat kota, masyarakat sekarang menanti satu hal: bukti dari janji-janji pembangunan yang hari ini telah disepakati bersama.
Dan kini, langkah pertama itu sudah dimulai. (MN)
Leave a Reply