PELAIHARI, POSTKALIMANTAN.com – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) terus memperkuat tata kelola perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Hal ini ditandai dengan digelarnya Entry Meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah Tahun Anggaran 2026 bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Pencerahan Bapperida Kabupaten Tanah Laut, Selasa (10/03/2026) tersebut disambut langsung oleh Bupati Tanah Laut H. Rahmat Trianto bersama jajaran pemerintah daerah.
Entry meeting ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi untuk memastikan setiap program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah berjalan efektif, efisien, serta akuntabel, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bapperida Tanah Laut, Inspektur Daerah, serta seluruh Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
Dalam sambutannya, Bupati Rahmat Trianto menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim BPKP yang akan melakukan evaluasi sekaligus memberikan masukan terhadap proses perencanaan dan penganggaran daerah.
Menurutnya, kehadiran lembaga pengawasan seperti BPKP, BPK maupun Inspektorat harus dipandang sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang sehat dan transparan.
“Saya berharap kepada seluruh SKPD, kehadiran lembaga pengawasan jangan dianggap menakutkan. Justru kita harus menjadikannya sebagai kawan untuk membangun komunikasi yang baik, sehingga kita tidak sungkan bertanya dan berdiskusi terkait tata kelola keuangan daerah,” ujar Rahmat.
Ia menegaskan bahwa evaluasi tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut, sehingga setiap rupiah anggaran yang digunakan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Ayi Riyanto, menjelaskan bahwa entry meeting merupakan tahapan awal dalam proses evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
Tahapan ini menjadi kunci untuk menilai keselarasan antara perencanaan program dengan penganggaran yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Evaluasi yang dilakukan BPKP mencakup sejumlah sektor prioritas pembangunan, di antaranya pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, ketahanan pangan, hingga pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Tahun 2026.
Melalui evaluasi tersebut diharapkan perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dimoderatori oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Tanah Laut, Kasnu, S.Sos, guna memperdalam berbagai aspek perencanaan dan penganggaran yang menjadi fokus evaluasi. (MN)
Leave a Reply