PELAIHARI, POSTKALIMANTAN.com — Langkah serius memperkuat sektor kelautan dan perikanan kembali ditegaskan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Tanah Laut. Lewat sebuah terobosan bertajuk “SIAP MELAUT”, pemerintah daerah berupaya memastikan nelayan tak hanya melaut, tetapi juga melangkah dalam koridor legal, aman, dan berkelanjutan.
Komitmen itu disampaikan Kepala DKPP Tanah Laut, M. Kusri, saat memimpin amanat pada apel gabungan, Senin (20/4/2026). Dalam pesannya, ia menekankan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar soal ketersediaan, melainkan mencakup rantai panjang yang saling terhubung.
“Ketahanan pangan harus dilihat secara utuh—mulai dari distribusi, akses masyarakat, keterjangkauan harga, hingga jaminan keamanan dan kualitas pangan itu sendiri,” ujarnya, menegaskan arah kebijakan yang kini makin terintegrasi.
Tak Sekadar Produksi, DKPP Fokus Pastikan Pangan Sampai ke Meja Masyarakat
Peran Hilir Jadi Kunci, Perikanan Tangkap dan Budidaya Ikut Diperkuat

Kusri juga meluruskan pemahaman publik terkait peran DKPP yang kerap disamakan dengan dinas tanaman pangan. Ia menegaskan, keduanya memiliki fokus berbeda namun saling melengkapi.
Jika sektor tanaman pangan lebih menitikberatkan pada proses hulu atau produksi, maka DKPP bergerak di sisi hilir—memastikan hasil pangan benar-benar sampai ke tangan masyarakat dalam kondisi layak konsumsi.
Tak hanya itu, DKPP juga memegang peran strategis dalam pengembangan sektor perikanan, baik tangkap maupun budidaya, yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir.
Garis Pantai 175 Km Jadi Kekuatan Besar, “SIAP MELAUT” Jadi Jawaban
Integrasi Lintas Sektor Dorong Nelayan Lebih Produktif dan Terlindungi
Dengan garis pantai mencapai sekitar 175 kilometer, Tanah Laut menyimpan potensi kelautan yang sangat besar. Potensi inilah yang kini coba dioptimalkan melalui inovasi “SIAP MELAUT”, yang mulai dijalankan sejak 1 April 2026.
Program ini bukan sekadar layanan biasa. “SIAP MELAUT” dirancang sebagai sistem terpadu yang menghubungkan berbagai layanan penting dalam satu pintu—mulai dari pengurusan izin kapal, jaminan keselamatan pelayaran, akses BBM bersubsidi, hingga informasi cuaca yang akurat.
Lebih jauh, nelayan juga mendapatkan akses pelatihan peningkatan kapasitas, perlindungan sosial, serta dukungan permodalan untuk memperkuat usaha mereka.
Menuju Nelayan Modern: Legal, Aman, dan Sejahtera
Produktivitas Naik, Kesejahteraan Pesisir Ikut Terkerek
Melalui inovasi ini, DKPP menargetkan perubahan nyata di lapangan: nelayan yang lebih tertib administrasi, lebih aman saat melaut, dan lebih produktif dalam menghasilkan tangkapan.
Pada akhirnya, tujuan besar dari program ini adalah satu—mendorong peningkatan produksi perikanan sekaligus mengangkat kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
“Nelayan kita harus naik kelas. Bukan hanya bekerja keras di laut, tapi juga memiliki kepastian hukum, perlindungan, dan akses yang memadai,” tutup Kusri. (MN)












Leave a Reply