PELAIHARI, POSTKALIMANTAN.com – Kabar baik bagi nelayan Tanah Laut. Persoalan klasik perizinan dan keterbatasan akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kini menemukan jalan keluar melalui inovasi SIAP MELAUT, sebuah terobosan layanan terpadu yang digagas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
Program ini dipaparkan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Tanah Laut dalam rapat kerja bersama Komisi II DPRD Tala, Senin (2/2/2026). SIAP MELAUT dirancang untuk memangkas rantai birokrasi yang selama ini kerap menjadi batu sandungan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Kepala DKPP Tanah Laut, M. Kusri, mengungkapkan bahwa panjang garis pantai Tanah Laut yang mencapai 175,93 kilometer seharusnya menjadi kekuatan besar sektor perikanan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kemudahan operasional nelayan belum sejalan dengan potensi tersebut.
“Dari 2.815 kapal nelayan yang beroperasi, banyak yang masih terkendala aturan lintas kewenangan, terutama soal legalitas dan akses solar subsidi,” ujarnya.
Melalui SIAP MELAUT—akronim dari Selesaikan Izin dan Administrasi Pelayaran Melaut Legal, Aman, untuk Tangkap—DKPP menghadirkan model pelayanan publik yang terintegrasi. Program ini tidak hanya memfasilitasi pengurusan dokumen, tetapi juga memberikan pendampingan verifikasi administrasi hingga membuka akses BBM subsidi bagi nelayan yang memenuhi syarat.
“Kami ingin memastikan aktivitas penangkapan ikan berjalan aman, legal, dan layak. Lewat SIAP MELAUT, nelayan tidak dibiarkan berjalan sendiri menghadapi regulasi,” tegas Kusri.
Ia menambahkan, inovasi ini merupakan wujud nyata implementasi visi Bupati H. Rahmat Trianto dan Wakil Bupati H. Muhammad Zazuli dalam membangun Tanah Laut yang Simpun—selaras, inklusif, dan berkelanjutan.
Dalam skema ini, DKPP Tanah Laut bertindak sebagai leading sector, memastikan seluruh proses layanan berjalan terpadu serta berkesinambungan dengan melibatkan lintas instansi terkait.
Komisi II DPRD Tanah Laut pun memberikan apresiasi tinggi atas lahirnya SIAP MELAUT. Bahkan, DPRD mendorong agar segera dibangun nota kesepahaman (MoU) dengan kementerian dan lembaga terkait agar program ini memiliki payung hukum dan daya jangkau lebih luas.
Ke depan, SIAP MELAUT diharapkan tidak hanya menjadi solusi lokal, tetapi mampu tumbuh sebagai best practice nasional dalam tata kelola perizinan dan perlindungan nelayan berbasis pelayanan terpadu dari Tanah Laut. (MN)
Leave a Reply