BANJARMASIN, POSTKALIMANTAN.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat langkah strategis dalam pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting. Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 yang digelar di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (5/3/2026) pagi.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, H. M. Muslim.
Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Muhidin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rakorda tersebut yang dinilai menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota dalam menjalankan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan atas terselenggaranya Rakorda Program Bangga Kencana ini. Kegiatan ini merupakan forum strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermuara pada ketahanan keluarga,” ujar Muhidin.
Ia menegaskan, Rakorda ini juga menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus merumuskan berbagai program dan langkah taktis dalam memperkuat pembangunan keluarga di Kalimantan Selatan.
Lebih lanjut disampaikan, saat ini Indonesia tengah berada dalam periode bonus demografi, yang menjadi peluang besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa.
“Bonus demografi merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas SDM. Namun jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial dalam pembangunan,” jelasnya.
Di sisi lain, berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 65,82 juta jiwa pada tahun 2045, yang menandai mulai masuknya Indonesia dalam fase penuaan penduduk (aging population).
Karena itu, berbagai langkah transformasi yang dilakukan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dinilai menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan keluarga.
Di Kalimantan Selatan sendiri, Pemprov terus mendorong sejumlah program prioritas, di antaranya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), serta penguatan peran lanjut usia.
Program-program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan keluarga sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Selain itu, peningkatan kualitas gizi keluarga juga menjadi perhatian serius melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita, terutama pada fase 1.000 hari pertama kehidupan, yang menjadi periode krusial dalam pencegahan stunting.
Gubernur Muhidin juga mengakui bahwa upaya penanganan stunting di Kalimantan Selatan dalam lima tahun terakhir menunjukkan progres yang cukup baik. Meski demikian, upaya kolaboratif tetap perlu diperkuat agar penurunan angka stunting dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
“Oleh karena itu, Rakorda ini sangat penting dalam merumuskan berbagai program, kegiatan, serta rencana aksi untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kalimantan Selatan. Semoga melalui forum ini kita dapat semakin memperkuat kolaborasi bersama menuju Indonesia Emas 2045,” harapnya.
Usai pembukaan Rakorda, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel H. M. Muslim juga menyaksikan penyerahan sejumlah bantuan dari para stakeholder, sekaligus penganugerahan Genting Award 2025 serta penghargaan lainnya terkait pelaksanaan Program Bangga Kencana.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2026, antara Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Farah Adibah, dengan 13 kepala perangkat daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan yang membidangi kependudukan dan pembangunan keluarga.
Rakorda ini diikuti sekitar 200 peserta, yang terdiri dari unsur Forkopimda Kalimantan Selatan, TP PKK Provinsi Kalsel, instansi vertikal, SKPD lingkup Pemprov Kalsel, mitra kerja strategis, DPRD kabupaten/kota se-Kalsel, serta berbagai unsur terkait lainnya. (Adpim/Pk)
Leave a Reply