JAKARTA, POSTKALIMANTAN.com – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menghadiri Sosialisasi Piloting Digitalisasi Penyaluran Bantuan Sosial yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Kegiatan strategis nasional ini dihadiri para kepala daerah serta pejabat lintas kementerian sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Gubernur Muhidin menyambut baik kebijakan tersebut dan menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung implementasi digitalisasi bansos secara berkelanjutan.
“Digitalisasi penyaluran bantuan sosial merupakan langkah nyata memperbaiki tata kelola. Dengan data yang terintegrasi dan sistem yang transparan, keadilan sosial dapat benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Muhidin.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ripka Haluk, dalam arahannya menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar transformasi teknologi, melainkan perubahan cara kerja pemerintah dalam melayani rakyat.
“Kita ingin memastikan setiap rupiah bantuan negara benar-benar sampai kepada yang berhak. Digitalisasi adalah instrumen pengawasan sekaligus alat keadilan sosial,” tegas Ripka Haluk.
Ia menambahkan, peran aktif pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini, khususnya dalam memastikan validasi dan pemutakhiran data penerima bantuan secara berkelanjutan.
Senada dengan itu, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa integrasi data nasional menjadi fondasi utama dalam membangun sistem bantuan sosial yang kredibel.
“Tanpa data yang akurat dan terintegrasi, kebijakan tidak akan efektif. Transformasi digital ini harus dijalankan bersama, dari pusat hingga daerah, dengan komitmen yang sama,” ujar Luhut.
Menurut Luhut, digitalisasi penyaluran bansos juga menjadi bagian penting dari agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Melalui sosialisasi piloting ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menyatukan langkah dalam menerapkan sistem penyaluran bantuan sosial berbasis digital yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah kepemimpinan H. Muhidin, menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mendukung kebijakan strategis nasional demi pelayanan publik yang lebih baik. (Pk)
Leave a Reply