Inflasi Kalsel Tembus 0,86 Persen, Peringkat Ketiga Nasional, Gubernur Muhidin Kumpulkan BI, BPS dan OJK

BANJARMASIN, POSTKALIMANTAN.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat merespons tingginya angka inflasi daerah yang kini menempati posisi ketiga secara nasional. Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, memimpin langsung pertemuan strategis bersama sejumlah lembaga ekonomi dan statistik untuk membahas langkah pengendalian inflasi.

Pertemuan yang berlangsung di kediaman Gubernur di Banjarmasin, Minggu malam (8/3/2026), digelar sebagai tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait penguatan koordinasi pengendalian inflasi di daerah.

Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan data terbaru dari BPS, inflasi Kalimantan Selatan pada Februari 2026 tercatat sebesar 0,86 persen secara bulanan (month to month/MtM). Angka ini berada di atas inflasi nasional yang tercatat 0,68 persen.

Sementara itu, secara tahunan (year on year/YoY), inflasi Kalsel mencapai 5,97 persen, juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 4,76 persen.

Kepala BPS Kalimantan Selatan, Mukhamad Mukhanif, menjelaskan beberapa komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi daerah. Di antaranya adalah tarif listrik, emas perhiasan, beras, daging ayam ras, serta sigaret kretek mesin.

Gubernur H. Muhidin menyebutkan bahwa komponen listrik dan emas menjadi faktor dominan yang mendorong tingginya inflasi di Banua.

“Penyumbang inflasi paling tinggi pertama listrik, kedua emas, dan selebihnya komoditas lain. Untuk listrik sebenarnya hampir sama secara nasional, karena tahun lalu ada program diskon listrik 50 persen, sehingga ketika dibandingkan secara tahunan terlihat meningkat,” jelas Muhidin.

Selain listrik, tingginya minat masyarakat Kalimantan Selatan terhadap emas perhiasan juga turut memberi dampak besar terhadap inflasi daerah.

“Di Kalsel ini daya beli masyarakat terhadap emas perhiasan cukup tinggi, bahkan inflasinya lebih tinggi dibandingkan nasional,” ujarnya.

Karena itu, Muhidin mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam memilih jenis investasi emas.

“Kami menghimbau masyarakat jika ingin berinvestasi emas sebaiknya memilih emas batangan, bukan perhiasan, karena lebih aman sebagai investasi dan nilainya lebih stabil,” katanya.

Data BPS menunjukkan, harga emas perhiasan dalam setahun terakhir melonjak hingga 78,99 persen, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap kenaikan inflasi di daerah.

Muhidin juga menjelaskan, jika tidak dipengaruhi oleh faktor diskon listrik pada Februari 2025 serta lonjakan harga emas, maka inflasi tahunan di Kalimantan Selatan diperkirakan hanya berada di kisaran 1,87 persen.

Di sisi lain, kontribusi inflasi dari sektor pangan justru relatif rendah. Pemerintah daerah memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri masih dalam kondisi aman.

“Untuk pangan relatif rendah. Stok bahan pokok di Kalsel juga cukup menjelang lebaran sehingga diharapkan harga tetap stabil,” ujar Muhidin.

Ia juga menilai tingginya minat masyarakat membeli emas mencerminkan kondisi ekonomi daerah yang cukup kuat.

“Perekonomian Kalsel cukup bagus dan berada di atas nasional, sehingga daya beli masyarakat meningkat, termasuk dalam membeli emas,” katanya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama berbagai lembaga terkait pun akan terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi di Banua. (Adpim/Pk)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *