PALANGKARAYA, POSTKALIMANTAN.com – Langkah menuju era digital di Kalimantan Selatan terus dipacu. Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan pentingnya percepatan penggunaan transaksi non tunai sebagai fondasi tata kelola keuangan yang modern dan transparan.
Pesan itu disampaikan dalam forum strategis High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kalsel Tahun 2026 yang digelar di Swiss-Belhotel, Palangkaraya, Rabu (15/4/2026).
Di hadapan para pemangku kepentingan, Muhidin menyoroti masih rendahnya adopsi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di tengah masyarakat. Padahal, infrastruktur pendukung dinilai sudah cukup memadai.
“Bisa jadi kita kurang dalam sosialisasi. Ini yang harus kita genjot. Masyarakat perlu dibimbing sampai benar-benar terbiasa menggunakan QRIS,” tegasnya.
???? Fakta di Lapangan: QRIS Belum Jadi Pilihan Utama
Data yang dipaparkan dalam forum menunjukkan penggunaan transaksi digital, termasuk QRIS, masih di bawah 50 persen di sebagian besar wilayah Kalsel. Bahkan, khusus QRIS, pemanfaatannya belum menyentuh angka 10 persen dari total transaksi masyarakat.
Kondisi ini menjadi ironi di tengah kesiapan sistem dan kanal pembayaran digital yang terus berkembang.
Wakil Ketua TP2DD Kalsel, Fadjar Majardi, mengungkapkan bahwa seluruh pemerintah daerah di Kalsel sebenarnya sudah berada pada kategori digital dengan indeks ETPD di atas 89 persen.
“Artinya, dari sisi sistem, kanal, dan infrastruktur sudah siap. Tinggal bagaimana pemanfaatannya bisa ditingkatkan,” ujarnya.
????️ Pemda Diminta Jadi Teladan: KKI Belum Merata
Tak hanya masyarakat, Muhidin juga menyoroti internal pemerintah daerah. Dari 13 kabupaten/kota di Kalsel, baru enam yang telah memanfaatkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk transaksi keuangan daerah.
“Saya imbau daerah yang belum agar segera memiliki KKI. Kalau pemerintah saja belum menggunakan transaksi non tunai, bagaimana masyarakat mau ikut?” katanya lugas.
Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat ekosistem digital sekaligus menjadi contoh nyata bagi publik.
???? Insentif dan Sinergi Jadi Kunci
Untuk mempercepat adopsi, Muhidin menyatakan dukungannya terhadap pemberian insentif bagi pengguna QRIS, baik di kalangan masyarakat maupun pemerintah daerah.
Namun, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut harus dibarengi dengan kesiapan sistem digital yang andal dan terintegrasi.
Sinergi antara pemerintah daerah dan perbankan, khususnya bank pembangunan daerah (BPD), juga menjadi sorotan utama dalam mendorong layanan digital yang lebih optimal.
???? Lebih dari Sekadar Transaksi:
Digitalisasi untuk Transparansi
Muhidin menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya soal kemudahan transaksi, tetapi juga instrumen penting dalam pengawasan keuangan.
“Digitalisasi ini memastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk menjaga konsistensi dan memperkuat kolaborasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
???? Banjarbaru Bersinar di Banua Digital Award 2026
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru berhasil meraih penghargaan Banua Digital Award 2026 untuk kategori transformasi digital terbaik.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Muhidin sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam mendorong digitalisasi daerah.
???? Kolaborasi Jadi Penentu Masa Depan Digital Banua
Pertemuan ini turut dihadiri berbagai unsur penting, mulai dari Forkopimda, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, hingga pimpinan lembaga keuangan dan BUMD.
Dengan tema optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja daerah melalui digitalisasi, forum ini menjadi momentum penting dalam mempercepat transformasi menuju ekosistem ekonomi digital di Kalimantan Selatan. (Adpim/Pk)
Leave a Reply