BANJARBARU, POSTKALIMANTAN.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai mematangkan arah pembangunan jangka menengah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026. Dalam forum strategis ini, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan bahwa kunci keberhasilan pembangunan daerah terletak pada sinkronisasi yang kuat dengan kebijakan nasional.
Musrenbang yang digelar di Gedung Idham Chalid, Selasa (7/4/2026), menjadi titik temu berbagai pemangku kepentingan—mulai dari Forkopimda, kepala daerah, jajaran Bappeda, hingga akademisi dan tokoh masyarakat—untuk merumuskan arah pembangunan yang selaras dengan RPJMD Kalsel 2025–2029.
“Musrenbang ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi momentum menyatukan visi agar pembangunan lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas Muhidin.
Arah Besar: Kalsel Bekerja dan Gerbang Logistik Kalimantan
Dalam paparannya, Muhidin menekankan visi “Kalsel Bekerja” sebagai fondasi pembangunan daerah—mengusung prinsip berkelanjutan, religius, berbudaya, dan berorientasi pada kesejahteraan.
Lebih jauh, Kalimantan Selatan diproyeksikan sebagai gerbang logistik Kalimantan, bertumpu pada kekuatan sumber daya manusia unggul dan dukungan infrastruktur yang terintegrasi.
Capaian tahun 2025 menjadi modal optimisme. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel tercatat 76,10, melampaui rata-rata nasional, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,22 persen.
Tak hanya itu, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,16 persen dan angka kemiskinan menyentuh 3,73 persen—menempatkan Kalsel sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.
“Ini menunjukkan kita berada di jalur yang tepat. Namun, penguatan perencanaan yang terintegrasi tetap menjadi keharusan,” ujarnya.
Sinkronisasi Nasional Jadi Penentu
Muhidin menegaskan bahwa arah pembangunan ke depan harus selaras dengan agenda nasional 2027, yakni akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industrialisasi.
Menurutnya, tanpa sinkronisasi yang kuat antara pusat dan daerah, pembangunan berisiko berjalan parsial dan tidak optimal.
“Keselarasan kebijakan adalah kunci. Daerah tidak bisa berjalan sendiri, harus searah dan saling mendukung dengan kebijakan nasional,” tegasnya.
Soroti Infrastruktur dan Banjir
Selain isu makro, Muhidin juga memberi perhatian serius pada pembangunan infrastruktur dasar, khususnya dalam menjawab persoalan lingkungan seperti banjir yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah.
Ia menekankan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir, dengan melibatkan lintas sektor dan kewenangan.
“Tidak bisa parsial. Harus terpadu, mulai dari normalisasi sungai, perbaikan drainase, hingga pembangunan sodetan sebagai solusi konkret,” jelasnya.
Proyek Strategis Didorong
Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, Pemprov Kalsel juga mendorong sejumlah proyek strategis, di antaranya:
• Jembatan penghubung Tanah Bumbu–Pulau Laut
• Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Pelabuhan Internasional Mekar Putih
• Pembangunan stadion bertaraf internasional
• Pengembangan Bandara Syamsudin Noor
Seluruh program tersebut diharapkan mampu menjadi pengungkit ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Apresiasi Pemerintah Pusat
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Akhmad Wiyagus, memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemprov Kalsel dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan arah kebijakan nasional.
Menurutnya, Musrenbang merupakan instrumen penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya terencana, tetapi juga tepat sasaran dan berdampak langsung.
“Kalsel sudah menunjukkan progres yang baik. Tantangannya adalah menjaga konsistensi dan memperkuat sinergi pusat-daerah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kualitas belanja daerah agar lebih produktif dan mampu mendorong sektor unggulan.
Fokus Konektivitas dan Pemerataan
Di sisi lain, Kepala Bappeda Kalsel, Dr. Ir. Suprapti Tri Astuti, menegaskan bahwa Musrenbang 2026 difokuskan pada penguatan konektivitas wilayah dan peningkatan pelayanan dasar berbasis data.
Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor—pemerintah, dunia usaha, dan akademisi.
Musrenbang 2026 pun menjadi penanda bahwa Kalimantan Selatan tidak hanya merencanakan pembangunan, tetapi juga menyiapkan langkah konkret menuju pertumbuhan yang lebih inklusif, terarah, dan berkelanjutan. (Adpim/Pk)
Leave a Reply