BANJARBARU, POSTKALIMANTAN.com — Komitmen terhadap pembangunan yang terarah dan berkelanjutan kembali ditegaskan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027 yang digelar di Gedung Idham Chalid, Selasa (7/4/2026).
Wakil Bupati Tanah Laut (Tala), H. M. Zazuli, turut hadir dalam forum strategis tersebut sebagai representasi keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ahmad Wiyagus, menekankan pentingnya konsistensi kebijakan serta harmonisasi program lintas tingkatan pemerintahan. Ia menegaskan bahwa sinkronisasi pembangunan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerataan hasil pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, memaparkan sejumlah capaian makro pembangunan daerah tahun 2025 yang menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel tercatat mencapai 76,10 atau berada di atas rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi juga tumbuh sebesar 5,22 persen, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 3,73 persen, menjadikannya sebagai salah satu yang terendah secara nasional.
Musrenbang RKPD 2027 sendiri dirancang untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan agenda nasional. Fokus utama diarahkan pada penguatan sumber daya manusia, peningkatan investasi, serta pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah.
Selain itu, forum ini juga menjadi ruang strategis untuk membahas berbagai program prioritas, di antaranya pengendalian banjir secara terpadu, peningkatan kualitas dan konektivitas jalan, hingga pengembangan kawasan ekonomi unggulan sebagai motor penggerak pertumbuhan daerah.
Kehadiran Wabup H. M. Zazuli dalam forum tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mendukung perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan selaras dengan kebijakan nasional maupun provinsi. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat arah pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di masa mendatang. (MN)
Leave a Reply